GORONTALO – Setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo, Prof Zudan Arif Fakrulloh langsung memberikan arahan kerja ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan provinsi, saat masa transisi pemerintahan jelang Pilkada Serentak 2017. “Pada tanggal 28 Oktober 2016, saya sudah diberi amanah oleh negara untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi Gorontalo, namun saya berharap dukungan dari semua ASN yang tidak lain adalah mesin penggerak pemerintah, untuk bersama-sama melayani masyarakat,” kata Zudan..
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional ini, ada tujuh arahan penting, yakni pertama, ASN harus terus bekerja dan membangun kerja sama untuk melayani dan membahagiakan masyarakat. “Sebab, tugas kita hanya satu, yaitu pemerintah ada untuk membahagiakan rakyat. Semua pelayanan publik harus diorientasikan membahagiakan rakyat,” katanya.
Zudan yang sehari hari merupakan anak buah Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri menambahkan, untuk mengukur ini sangat gampang, siapapun masyarakat yang meminta pelayanan kepada pemerintah, baik di tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa, minimal keluar dari kantor pemerintahan, orang tersebut harus dengan perasaan bahagia. Rakyat keluar dari kantor pemerintah harus dengan wajah tersenyum.
“Kedua, saya meminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan memperhatikan target capaian RPJMD,” jelasnya.
Penuntasan segera RKA, ini penting agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa tepat waktu. Sebab kehadiran Plt Gubernur di sini, tugas utamanya adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, terlebih sukseskan jalannya pilkada.
Ketiga, ASN mesti fokus pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012-2017, di sisa waktu ini, agar bisa memenuhi target jadwal yang sudah ditetapkan, dan direncanakan.
“Saya minta pejabat eselon 2 dan 3 rapat dengan saya untuk memaparkan program dua bulan terakhir, apa yang akan dicapai dalam dua bulan ke depan,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri itu.
Keempat, terkait siklus lima tahunan pasti akan berjalan, saat ini tengah menghadapi proses pilkada dan tugas Pemprov Gorontalo selaku pemerintah membantu KPU dalam penyelenggaraannya.
Diawali dengan ketersedian APBD, dan mengenai data kependudukan dalam menentukan data pemilih yang valid. “Dalam konteks ini juga saya minta seluruh PNS untuk netral dan tidak perlu ikut-ikutan kampanye atau dukung mendukung pasangan calon. Netralitas PNS menjadi pilar penting untuk kesuksesan pilkada,” Zudan kembali menekankan.
Kelima, ia meminta ASN di Gorontalo bisa jadi contoh kepada masyarakat. Seperti apa layaknya seorang ASN itu: Hindari narkoba, minuman keras, judi, perselingkuhan dan perilaku negatif yang merusak citra ASN itu sendiri.
Keenam, soal revolusi mental yang juga menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo. Zudan berharap aparatur sipil di Gorontalo menunjukkan integritas, etos kerja tinggi dan gotong royong. Selain itu, ada inovasi baru yang bisa ditunjukkan. “Artinya kita tidak boleh bekerja dengan tataran seperti biasa, tapi harus luar biasa, kita harus mengubah pola kerja manual menuju pola kerja digital,” pintanya.
Ketujuh, ia berharap ada solidaritas yang tinggi terbangun antarsesama. Misalnya, dengan membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana banjir di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. “Jangan lupa kita terus berdoa agar Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa menjaga kita semua. Menjauhkan musibah dan bencana,” ujar Zudan.
