Percepat Sertifikasi Nasional
Lambannya proses sertifikasi tanah seiring terbatasnya personel juru ukur, ke depan diyakini tak terjadi lagi. Pasalnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam waktu dekat menggandeng Dinas Topografi TNI AD untuk mempercepat realisasi target 5 juta sertifikat tanah tahun ini.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pelibatan Dinas Topografi TNI AD itu. Para petugas di dinas tersebut akan membantu juru ukur yang dimiliki BPN. “Mereka itu jago-jago ukur untuk teritorial, ini kita akan kerja sama dengan TNI AD memanfaatkan petugas topografi angkatan darat,” ujar dia usai penyerahan 7.486 sertifikat tanah se-Jabodetabek, kemarin (20/8).
Presiden Joko Widodo yang hadir pada penyerahan itu menuturkan memang ada kekurangan juru ukur. Sebenarnya kebutuhan itu sudah ditutupi dengan penambahan tenaga alih daya 4.400 orang yang telah disertifikasi. Sebelumnya sudah ada 2 ribu tenaga ukur di bawah Kemen ATR/BPN. “Tapi, nanti tetap terus ditambah juru ukurnya. Yang membuat lama kan lapangannya kan,” ujar Jokowi yang kemarin mengenakan jaket merah itu.
Dia mengakui jumlah juru ukur itu masih jauh dari ideal untuk menyelesaikan target 5 juta sertifikat tanah pada tahun ini. Tahun depan ada 7 juta sertifikat, dan pada 2019 mencapai 9 juta sertifikat. “Kemudian yang banyak (masalah) di lapangan tumpang tindih sengketa itu yang penyelesaiannya menjadi lama. Tidak hanya di Jakarta, tapi di semua provinsi seperti itu,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Gara-gara masalah itu, pada saat menjadi gubernur dia pun mengalami kesulitan untuk mensertifikatkan tanah taman BWM di Jakarta Utara yang akan dipakai stadion. Sampai dia tidak menjabat sebagai gubernur, urusan itu belum selesai. Kemarin (20/8), sertifikat lahan tersebut diserahkan bersama lahan lain milik pemprov DKI Jakarta. Seperti tanah balai kota dan lapangan pacuan kuda Pulomas. Ada pula penyerahan sertifikat hak pengelolaan untuk pulau C dan D kepada pemprov.
“Hati-hati, saya pantau terus urusan serifikat. Jangan sampai ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, harus cepat semuanya harus dilayani,” tegas dia.
Presdir PT Pulo Mas Jaya Bambang Mursalin menuturkan pernah mengajukan sertifikat pacuan kuda yang akan dipergunakan untuk Asian Games seluas 35 hektare pada Januari lalu. Tapi, hingga Juli belum rampung juga. Hingga akhirnya dia diberitahu ada program percepatan sertifikasi tanah itu. “Cuma sepuluh hari (selesai) biaya pengurusan gratis. Hanya bayar BPHTB Rp 35 miliar,” katanya yang ikut serta dalam penyerahan tersebut.
Dia menuturkan, lamanya pengurusan pada itu semula karena masalah birokrasi dan pengukuran. Sebab, harus melewati kantor tanah di Jakarta Timur dan DKI Jakarta. Tapi, untuk lahan seluas 35 ha ternyata yang mengeluarkan sertifikatnya adalah BPN.
Sementara itu, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menuturkan, masalah sertifikasi tanah itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mempercepat. Masalah itu memang menumpuk bertahun-tahun, karena pengurusan yang lama. “Kalau ada program serfikasi yang harus didahulukan adalah masyarakat miskin,” ujar dia.
Dia mengingatkan pemerintah tidak abai untuk merealisasikan program reformasi agraria 9 juta ha. Reformasi agraria itu menyangkut redistribusi aset kepada buruh tani atau masyarakat miskin. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
