Dishub akan Buat Standardisasi
Upah bongkar muat di Kepulauan Mentawai tergolong tinggi. Untuk menertibkan upah bongkar muat barang di pelabuhan, Pemkab Kepulauan Mentawai bakal mengatur standar upah bongkar muat. Selama ini belum ada aturan yang jelas tentang bongkar muat barang di sekitar pelabuhan di Kepulauan Mentawai.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, Edi Sukarni kepada wartawan kemarin (8/2). Menurut Sukarni, penertiban upah buruh di Kepulauan Mentawai masuk dalam salah satu program kerjanya.
“Salah satu penyebab tingginya inflasi di Kepulauan Mentawai, yakni masih tingginya upah angkut buruh di pelabuhan Kepulauan Mentawai. Inilah salah program kita,” ungkapnya.
Dikatakan Sukarni, pengaturan upah buruh telah diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2007. Dia juga mengungkapkan, banyak keluhan dari masyarakat, pedagang, dan pengusaha terkait besaran upah buruh bongkar muat di pelabuhan di Mentawai yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain.
Selain itu, kata Sukarni, ada dua pelabuhan dalam satu pulau yang upah angkutnya berbeda. Untuk itu, kata Sukarni, perlu langkah secepatnya dalam pengaturan upah buruh tersebut.
Menurut Sukarni, tingginya upah buruh menjadi penghambat para investor untuk investasi di Kepulauan Mentawai. Dia mengharapkan, di Mentawai ada perusahaan bongkar muat yang nantinya bisa mengatur dan mengkoordinir serta memiliki standar upah.
Diakui Sukarni, dalam melakukan penertiban upah buruh pelabuhan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), Dinas Tenaga Kerja, dan pihak koperasi. “Nah, nantinya ada surat keputusan bersama. Termasuk pendataan jumlah buruh bongkar muat,” katanya.
Meski begitu, dia mengungkapkan, perlu melakukan studi banding dengan daerah lain untuk penetapan upah bongkar muat tersebut. Hasilnya dijadikan dasar dalam pembuatan aturan itu.
Jaya, 40, salah seorang kontraktor di Kepulauan Mentawai mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Mentawai menetapkan upah bongkar muat dari kapal karena akan meringankan biaya pedagang.
“Harus diakui, upah bongkar muat di Mentawai tidak jelas besaran terhadap jenis barangnya. Karena itu banyak kontraktor yang dirugikan,” katanya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
