Bupati dan wali kota diminta serius menggarap potensi wisata di daerah masing- masing. Dengan membuat rencana pengembangan pariwisata. Serta segera mengajukan usulan dua objek wisata unggulan ke Pemerintah Provinsi Sumbar. Supaya, dapat segera dievaluasi dan dilakukan pembenahan terhadap objek wisata unggulan tersebut.
“Jika daerah telah mengajukan usulannya, maka kami bersama DPRD akan segera membahas soal anggaran pembenahan objek wisata tersebut,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit kepada Padang Ekspres di Kantor Gubernur, kemarin (6/2)
Ia menyebutkan, cukup satu program yang serius untuk diusulkan ke Dinas Pariwisata Sumbar. Dengan masterplan dan Detail Engineering Design (DED) yang sudah matang.
Saat ini, daerah yang memiliki masterplan wisata baru Pesisir Selatan, Padang, Sawahlunto dan Bukittinggi. ”Untuk daerah lain, agar segera membuatnya,” ujar Wagub. Saat ini provinsi hanya bisa berkoordinasi karena kewenangan tentang wisata berada di masing-masing kabupaten dan kota.
“Meski ada beberapa daerah yang gencar promosi. Namun itu tidak cukup. Sebab yang sangat penting adalah infrastruktur penunjang wisata. Jadi kepala daerah harus serius dan proaktif mengembangkan wisata ini,” ujarnya.
Ia berharap tahun 2019, sudah terlihat kemajuan pariwisata Sumbar di setiap daerah. Sehingga akan banyak wisatawan yang datang. “Tidak perlu banyak objek wisata dalam satu daerah, biar satu tetapi berkesan bagi wisatawan,” tukasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian, menambahkan, saat ini Sumbar sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal di dunia.
Untuk itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait definisi wisata halal tersebut. Baik terhadap payung hokum, seperti perda tentang wisata halal atau yang lainnya.
Saat ini, Dinas Pariwisata sedang menyusun tim ahli yang terdiri dari akedemisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Kesehatan terkait implementasi wisata halal ke depan. “Jadi, ini tidak bisa main-main. Sehingga diperlukan koordinasi instansi terkait untuk dapat mengimplementasikan wisata halal ini,” katanya.
Selain itu, dari segi insfrastruktur dan makanan, mesti benar-benar menunjang untuk wisata halal. ”Objek wisata harus memiliki rumah ibadah, serta makanan yang benar-benar halal dengan dibuktikan sertifikasi halal,” katanya.
Pembangunan wisata halal di Sumbar, harus dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat hingga ke pelaku dan penggiat wisata itu sendiri.
“Jika, semua berkomitmen menjadikan Sumbar destinasi wisata halal, maka itu akan terwujud,” sebut Nasrul Abit.
Wagub menilai, saat ini pengembangan serta pembangunan wisata halal itu terkesan masih terpusat di Kota Padang. Sementara di kabupaten dan kota lainnya masih belum terlihat.
Untuk itu, seluruh kabupaten dan kota yang ada saat ini dapat bergerak cepat dan melakukan percepatan pembentukan destinasi wisata halal di masing-masing daerah sesuai dengan target selama ini.
“Jadi, yang perlu dilakukan oleh daerah adalah benahi sektor wisata dan penunjang wisata yang ada,” sebutnya.
Sektor penunjang wisata itu, tentu harus berpredikat halal, seperti hotel yang berlabel halal, rumah makan atau restoran yang ada di daerah juga harus betul-betul halal. “Sekarang masih banyak restoran dan hotel yang belum memiliki sertifikasi halal. Ini harus menjadi perhatian untuk menuju wisata halal di Sumbar,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub meminta kerja keras pemerintah daerah termasuk Dinas Pariwisata agar Sumbar betul-betul menjadi destinasi wisata halal tujuan dunia dan menggaet wisatawan dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar juga meminta setiap kepala daerah atau instansi pariwisata agar berani menggelontorkan anggaran di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang lebih di sektor pariwisata. Dengan begitu, pariwisata di daerah bisa menjadi maju dan mampu menggerakkan sektor perekonomian. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
