Harga dan ketersediaan komoditas pangan di Kabupaten Agam dipastikan normal dan stabil jelang Ramadan 1444 Hijriah, bahkan hingga lebaran nanti. Pemkab Agam pun terus berupaya bagaimana menekan lonjakan harga dan tidak terjadi kelangkaan pangan di kabupaten itu.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri Dt Parpatiah yang juga Wakil Ketua I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Agam usai rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Lubukbasung, Senin (20/3).
“Untuk Kabupaten Agam harga dan ketersediaan komoditas pangan untuk bulan Ramadhan dan lebaran nanti terbilang masih stabil,” kata Irwan.
Walaupun dari hasil survey masih terbilang aman dan stabil lanjutan, namun antisipasi terus dilakukan pemerintah daerah. Jika terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan, pihaknya akan melakukan operasi pasar.
“Kami terus memonitoring harga di pasar. Harapan kita semua tentu kebutuhan pangan tetap aman dan terjangan, meski permintaan meningkat saat Ramadhan dibandingkan bulan-bulan biasanya. Kita yakin dari hasil survey, kebutuhan pokok selama Ramadhan bisa terpenuhi hingga lebaran nanti,” ujarnya.
Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Komjen Tomsi Tohir Balaw saat memimpikan rakor pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait meminta, kementerian dan lembaga untuk fokus memberikan jalan keluar bagi daerah yang mengalami kenaikan harga dan kekurangan.
“Menjelang Ramadan 1444 Hijriah pemerintah daerah harus bisa mengontrol ketersediaan sejumlah komoditas pangan di pasar,” kata dia.
Menurutnya, prognosis kekurangan pangan menuju Ramadan 1444 H masih banyak di sejumlah daerah. Informasi yang diterima pihaknya dari seluruh daerah di tanah air, terdapat 40 daerah kekurangan stok beras, 71 daerah kekurangan persediaan telur ayam dan ada 82 daerah di Indonesia masih mengalami kelangkaan minyak goreng sejauh ini.
“Sejumlah komoditas seperti beras, daging, bawang merah dan minyak goreng masih banyak daerah yang mengalami kekurangan. Sehingga ini akan mempengaruhi kesiapan daerah dalam menyambut Ramadan,” tuturnya.
Ditambahkan, pemerintah daerah diminta melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan TPID dan pemaksimalan Satgas Pangan.
Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menjelaskan, beberapa harga komoditas pangan di sejumlah wilayah di Indonesia masih tercatat tinggi.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan sejumlah upaya dalam memastikan ketersediaan pangan seperti melakukan monitoring dalam penyaluran minyak goreng subsidi di setiap distributor yang ada di daerah.(ptr)