Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri yang semasa kampanye Pilkada populer disapa Safari (Safar-Rizki), disebut-sebut mengalami disharmonisasi.
Ibarat pepatah Minang, mereka sasampan tapi indak sagamang (satu sampan tapi tidak segamang), sapayuang bajauah hati (sepayung berjauhan hati), sabanta indak sarasian (sebantal tidak semimpi), dan sarumah balain raso (satu rumah berlain rasa).
Terjadinya disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota ini semakin terlihat nyata, manakala mahasiswa Politani Payakumbuh, berdemonstrasi ke kantor bupati di Bukiklimau, Sarilamak, Harau Kamis lalu (16/3). Saat demontrasi menagih janji-janji politik Safari itu, mahasiswa menanyakan keberadaan Wakil Bupati Rizki kepada Bupati Safaruddin.
“Dimana pak Wakil Bupati? Dulu akrab sama Pak Bupati. Sekarang tidak tampak,” ujar Yosep Saputra, Koordinator Lapangan Mahasiswa Politani Payakumbuh yang berunjukrasa ke kantor bupati dan diterima oleh Bupati Safaruddin, bersama Kapolres AKBP Condrat Yusuf, perwakilan DPRD, dan sejumlah Kepala OPD tersebut.
Mendengar pertanyaan mahasiswa Politani itu, Bupati Safaruddin juga bertanya-tanya dimana keberadaan wakil bupati. “Kalau adik-adik mahasiswa bertanya kemana Bapak Wakil Bupati, Saya justru balik bertanya kemana Bapak Wakil Bupati. Keluar Negeri mungkin. Soalnya, terakhir komunikasi saya dengan Bapak Wabup, ketika dia meminta izin ke luar negeri,” jawab Bupati Safaruddin.
Politisi Partai Golkar itu mengaku, selama 2023 ini, tepatnya sejak awal Januari sampai demonstrasi mahasiswa pada 16 Maret, tidak pernah bertemu wakil bupati dan tidak melihat wakil bupati masuk kantor. Seharusnya wakil bupati berada di kantor, melakukan tugas sebagai pejabat negara dalam membangun daerah. Tetapi, Wakil Bupati Rizki Kurniawan tidak pernah masuk kantor.
“Kantor wakil bupati di sini. Seharusnya wakil bupati ada di sini. Kalau saya tidak ada masalah dengan wakil bupati. Terakhir berkomunikasi dengan wakil bupati, ketika beliau izin cuti keluar negeri beberapa bulan lalu. Meski wakil bupati tidak masuk kantor, tetapi haknya sebagai pejabat negara tetap diberikan. Dari fasilitas hingga tunjangan lainnya,” kata Bupati Safaruddin.
Setelah demonstrasi mahasiswa ini, arah pemberitaan di Limapuluh Kota, lebih banyak menyorot disharmonisasi yang terjadi antara bupati dan wakil bupati. Sampai akhirnya, kedua pimpinan daerah itu, bertemu dalam tradisi potang balimau di Pangkalan Koto Baru, sehari menjelang masuknya bulan suci Ramadhan.
Dalam tradisi potang balimau yang dihadiri Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah dan Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra itu, Bupati Safaruddin dan Rizki, terlihat salam komando.
Namun, sehari kemudian, publik Limapuluh Kota kembali dihebohkan, dengan beredarnya dokumen Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor 451.1/80/BUP-LK/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Safari Ramadhan Limapuluh Kota Tahun 2023 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.
Dalam keputusan yang ditandatangani Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo ini diketahui, bahwa Pemkab Limapuluh Kota membentuk 7 Tim Safari Ramadhan (TSR) yang akan mengunjungi 35 masjid di daerah ini.
Namun, dari 7 TSR yang dibentuk itu, nama Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri, tidak masuk. Dalam arti lain, Rizki Kurniawan Nakasri sebagai Wakil Bupati tidak dimasukkan dalam TSR Pemkab Limapuluh Kota tahun 2023.
Menanggapi berbagai dinamika itu, Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri akhirnya angkat bicara. Dalam obrolan via WhatSapp dengan Padang Ekspres pada Jumat malam (25/3), Rizki mengaku, memahami posisinya sebagai wakil bupati.
“Posisi sebagai wakil bupati kita pahami. Wakil bupati itu akan memiliki pekerjaan ketika bupati memberikan tugas/mendelegasikan kewenangan. Jadi, jika bupati tidak memasukkan wakil bupati ke dalam tim safari ramadhan, sepenuhnya itu kewenangan beliau,” kata Rizki.
Wakil bupati termuda di Sumbar ini juga menjawab pertanyaan Padang Ekspres, terkait komunikasinya dengan Bupati Safaruddin. Menurut Rizki, secara personal, dia tidak ada persoalan dengan Bupati Safaruddin. Hanya saja, secara pemerintahan, Rizki mengaku tidak banyak terlibat.
“Terakhir, kami bertemu di acara potang balimau, Pangkalan. Secara personal komunikasi kami biasa saja. Tidak ada masalah. Namun secara pemerintahan, kita memang tidak banyak terlibat. Kembali kepada yang tadi, wakil bupati akan bekerja jika bupati ingin dia bekerja. Kalau wakil bupati itu bekerja, tapi bupati tidak ingin dia bekerja, maka yang terjadi adalah konflik. Sejauh ini kita pahami itu dan juga tidak pernah menuntut. Ini masanya beliau,” tulis Rizki Kurniawan Nakasri.
Soal dirinya yang tidak masuk kantor dalam beberapa bulan terakhir, Rizki Kurniawan juga menyampaikan klarifikasi lewat Padang Ekspres. Menurut Rizki, dalam posisinya sebagai wakil bupati yang secara pemerintahan tidak banyak terlibat, maka masuk kantor atau tidak, tidak ada bedanya.
“Substansi dari jabatan itu adalah pengabdian. Caranya tentu berbeda-beda. Dalam posisi saya sebagai wakil bupati yang secara pemerintahan tidak banyak terlibat, maka masuk kantor atau tidak, tidak ada bedanya. Maka kita berusaha mencari cara agar tetap bisa bekerja. Saya banyak bertemu masyarakat, ke kebun-kebun, ke sawah, tempat-tempat itu adalah kantor yang real bagi seorang pejabat politik,” kata Rizki Kurniawan Nakasri.
Terakhir, Rizki berharap kepada Padang Ekspres, agar memuat utuh pernyataannya. “Kutip pernyataan ambo panuah-panuh yo Kanda. Jan dipotong-potong (Kutip pernyataan saya secara utuh ya Kanda. Jangan dipotong-potong,” kata Wakil Bupati berlatar belakangan pengusaha perjalanan haji dan umrah itu. (frv)
