BP/DUDY OSKANDAR Wagub Sumsel H Ishak Mekki membacakan pendapat Gubernur terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (23/2).
Palembang, BP
Wagub Sumsel H Ishak Mekki membacakan pendapat Gubernur terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (23/2).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Chairul S. Matdiah dan dihadiri Wagub Sumsel H Ishak Mekki dan jajaran pemprov Sumsel dan para undangan.
Pada dasarnya Gubernur setuju dan menyarakan agar dewan melakukan kajian mendalam agar Raperda Inisiatif ini tidak tumpang tindih dengan peraturan sebelumnya.
“Perkenankan saya menyampaikan pendapat terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel. Raperda perlindungan anak yatim dan duafa. Pada prinsipnya kami setuju. Pemprov telah melaksanakan program kesejahteraan sosial. Kami memerlukan gambaran yang rinci dan jelas. Kami menyarankan agara Raperda ini dikaji mendalam supaya tidak tumpang tindih,” kata Ishak Mekki saat menyampaikan tanggapan gubernur terhadap 10 Raperda usulan inisiatif DPRD Sumsel, Kamis (23/2).
Ishak menjelaskan, Pemprov Sumsel juga telah melaksanakan program yang menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini program berobat gratis, sekolah gratis, dan beasiswa menjadi dokter, yang sudah pasti didalamnya termasuk penunjang kelayakan pendidikan bagi anak yatim dan anak yatim piatu. Raperda yang pertama ini juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yang sudah pasti bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Kami harap terhadap dua Raperda ini dibahas lebih mendalam, terutama berkaitan dengan materi substansinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan daerah lainya,” jelasnya.
Terhadap Raperda TV kabel dan jaringan, menurutnya, sangat sulit mendukung dampak negatif. Saat ini pengembangan TV kabel sangat pesat. Pembahasan Raperda ini perlu kehati-hatiannya agar terjalin keselarasan dengan peraturan jadi lebih tinggi.
Untuk Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pembudi daya ikan, terang Ishak, sebagian besar penduduk Sumsel itu menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan. Minimnya peralatan serta masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman di bidang usaha pertanian dan pemasaran hasil produksi, membuat petani dan nelayan seringkali mengalami kerugian. “Kami juga menghimbau dukungan semua stakeholders berupa permodalan, teknologi dan bantuan pemasaran sehingga pembudidaya dapat meningkatkan hasil produksi,” terangnya.
Kemudian, untuk Raperda penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota, Pemprov Sumsel menyambut baik usulan Raperda ini mengingat permasalahan batas daerah masih sering terjadi, tidak saja daerah kabupaten/kota induk tetapi juga terjadi pada beberapa daerah pemekaran.
“Sehubungan dengan hal tersebut Raperda ini mampu memberikan kejelasan dalam penyelesaian permasalahan, sehingga mempercepat penyelesaian kasus batas daerah dan mencegah timbulnya masalah baru,” katanya.
Idealnya daerah otonomi memiliki batas yang jelas, seyogyanya agar lebih aplikatif sehingga bisa mempercepat penyelesaian batas daerah.
Selain itu, Raperda tentang perlindungan petani dan budidaya ikan masih terkala tersendatnya pemasaran. Diharapkan Raperda ini bisa menjadi rujukan untuk melakukan peningkatan seperti dalam hal permodalan. Perlu adanya kejelasan bentuk perlindungan terhadap petani dan budidaya ikan.
“Tentunya kami banyak saran dan koreksi. Akan kami sampaikan nanti,” kata mantan Bupati OKI dua periode ini.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Chairul S. Matdiah yang memimpin rapat paripurna, menskors sidang dan akan dilanjutkan 6 Maret 2017 mendatang.
“Demikian pendapat Gubernur terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel telah disampaikan saudara Wakil Gubernur. Selanjutnya akan ditanggapi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel dan rapat saya skor sampai 6 Maret 2017,” kata Chairul Matdiah yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel.#osk
