Bagi khalayak persepsi birokrasi pemerintahan dilihat dari hal-hal sederhana dalam melayani publik. Apakah cepat, sigap, ramah, terjangkau, dan terukur.
Penggerak birokrasi ini adalah aparatur sipil negara (ASN) yang merujuk UU RI No. 5 Tahun 2014, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang kini berjumlah sekitar 4 juta orang.
Dalam rapat terbatas mengenai pembahasan lanjutan pembenahan manajemen ASN di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menyinggung soal pentingnya pemerataan sebaran aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Ratas terbatas tersebut merupakan kelanjutan dari ratas tentang ASN pada 24 Oktober 2016 lalu. Dalam ratas tersebut Presiden menginginkan penataan ASN yang lebih mendasar, soal kelembagaan dan perbaikan ASN. Pijakannya jelas, bangsa ini memasuki kompetisi dalam memperebutkan kue investasi dengan negara lain. Sehingga pelayanan yang profesional, responsif, cepat, dan gesit tak bisa ditawar-tawar lagi. Orientasinya adalah hasil bukan semata-mata mengikuti prosedur.
Kualitas layanan publik adalah jendela menarik investor. Bagaimana mungkin investor akan menanamkan modal bila untuk mengurus izin saja sulit dan berbelit. Kalau ini terjadi, investor pasti akan mempertimbangkan berpindah ke tempat lain yang lebih lebih cepat dan mudah memberi izin. Sebagai pemilik modal, mereka tidak ingin rencana bisnisnya tertunda.
Pelayanan publik yang memadai dan merata di seluruh Indonesia akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di berbagai tempat di Tanah Air, sehingga seperti dikatakan Presiden akan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pertanyaannya, seperti apa wajah birokrasi kita. Survei yang dilakukan salah satu harian terkemuka nasional yang dirilis awal November 2016, soal pelayanan publik menyambut 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK bisa dijadikan pijakan awal.
Dari hasil survei itu, 63 persen responden puas dengan kinerja pegawai pemerintahan dalam melayani masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut mereka, ada perbaikan kecepatan pelayanan dalam pengurusan KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Responden sebesar 76,6 persen juga merasakan keramahan dalam pelayanan. Dan 61,1 persen berpendapat adanya transparansi layanan publik. Soal citra ASN, 6 dari 10 orang menilai positif citra ASN.
Namun ada juga catatan yang perlu dicermati, sepertiga lebih responden (38,5 persen) mengaku masih selalu atau sesekali dipungut biaya di luar tarif resmi oleh pegawai pemerintah daerah (pemda) saat mereka mengurus surat-surat atau dokumen yang dibutuhkan.
Itulah sebabnya, peningkatan pelayanan publik harus terus digalakkan hingga mencapai standar yang sama atau melampaui negara lain, paling tidak di ASEAN. Soalnya, mereka juga memperbaiki diri dalam pelayanan publik, khususnya untuk meningkatkan angka kemudahan menjalankan bisnis (ease of doing business).
Ke dalam, untuk mengefektifkan ASN, Presiden menggarisbawahi hal mendasar yang harus dibenahi. Soal pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menyita waktu dan energi. Akibatnya, tugas pokok dan penting yang seharusnya dikerjakan terabaikan karena disibukkan untuk membuat SPJ. .
“Kalau kita ke sekolah justru kepala sekolah, guru itu lebih banyak mengurusi SPJ dari pada KBM, dari pada kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama. Di PU misalnya, tidak mengurus, mengontrol, mengecek di lapangan tapi justru semuanya di meja juga urusan SPJ,” ungkap Presiden. Oleh karena itu penyederhanaan pembuatan SPJ menjadi keharusan, tanpa mengurangi substansinya sebagai sebuah pertanggungjawaban.
Dalam skala yang lebih makro, langkah untuk mereformasi manajemen ANS dari hulu sampai hilir juga wajib dikerjakan. Tujuannya, mewujudkan jumlah ASN yang proporsional dengan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi menuju sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Singkat kata, birokrasi yang tanggap, transparan, dan terukur akan menentukan wajah pemerintah di mata publik.
