Palembang (ANTARA) – Wakil Wali Kota Palembang, Sumatra Selatan, Fitrianti Agustinda mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
”Saya mengimbau para ASN Kota Palembang untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024,” kata Fitrianti di Palembang, Jumat.
Ia mengatakan netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
”Maka dari itu, setiap pegawai ASN untuk tidak terpengaruh dalam bentuk apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun,” katanya.
Fitri juga meminta juga para ASN agar berani menolak dengan tegas, apabila ada pihak atau calon peserta pemilu yang ingin memanfaatkan ASN untuk kepentingan calon peserta pemilu.
”Karena ada sanksi yang akan diberikan apabila seorang ASN melakukan pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024,” kata dia.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
