Gubernur: Forum Nagari Hebat Berperan Vital
Kucuran dana rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar per desa/nagari tahun ini, jelas membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia di tingkat pemerintahan terendah. Terutama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di tiap desa/nagari, tak terkecuali di Sumbar.
Cuma saja, gelontoran dana fantastis itu berakhir sia-sia. Bila tidak didukung persiapan dan kesiapan masyarakat, serta lingkungan, terutama perangkat desa selaku pengelola dana tersebut. Ditambah lagi, minimnya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa.
Di sinilah, peran strategis Forum Nagari Hebat gagasan Padang Ekspres Group yang diresmikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran Sumbar, kemarin (24/2). Selain mengajak masyarakat turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, juga ditujukan untuk menampung masukan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Sumbar demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa tepat sasaran.
Dalam peresmian kemarin (24/2), Gubernur mengapresiasi gagasan yang diusung Padang Ekspres Group ini. ”Gubernur tidak mungkinlah mendatangi satu per satu nagari di Sumbar. Selain jumlahnya banyak, juga bisa menyalahi wewenang dengan melanggar otonomi daerah. Jadi, saya kira ini (Forum Nagari Hebat, red) sudah tepat seperti ini,” ujar Gubernur dalam kegiatan bertajuk ”Ke mana Arah Pembangunan Nagari di Sumbar?” itu.
Wali nagari, tambah dia, harus memiliki kompetensi jika ingin mewujudkan pembangunan di nagari. Makanya, kalau nagari ingin maju, wali nagari harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan di nagari yang semakin komplit. “Tapi, kami (Pemprov, red) tetap ikut mendukung dan berupaya mendorong percepatan pembangunan di nagari,” ungkap orang nomor satu di Sumbar tersebut.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Puji Atmoko pada kesempatan itu mengingatkan, agar pemanfaatan dana pemerintah tindak tumpang tindih, sebaiknya anggaran bersumber dari APBN difokuskan pada pembangunan fisik. Sebaliknya, kucuran dana dari APBD untuk nonfisik. “Harusnya dana sebesar Rp 1,4 miliar (per nagari) itu lebih difokuskan ke pembangunan infrastruktur,” kata Puji.
Diakuinya, jika dilihat satu dekade ke belakang, pertumbuhan ekonomi Sumbar cukup tinggi dibandingkan dengan nasional. Hanya saja, budaya konsumtif masyarakat yang diperkirakan mencapai 52 persen saat ini, cukup mempengaruhi laju inflasi di Sumbar.
Sementara Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan UBH, Syafrizal Chan menyebutkan bahwa saat ini kecenderungannya hidup di nagari tidak enak. Buktinya, tak sedikit masyarakat nagari merantau. Mereka melihat tidak ada kehidupan layak di nagari.
“Itulah yang harus diupayakan. Bagaimana caranya orang bisa merasa nyaman tinggal di nagari. Banyak yang harus dibenahi, termasuk peranan koperasi seperti KUD yang sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungkan hidup para petani di nagari,” sebutnya.
Harusnya, tambah dia, kucuran Dana Desa bisa memperbaiki ekonomi di tingkat nagari. Karena itulah, seorang wali nagari dituntut harus memiliki skill dalam mengelola anggaran yang cukup besar tersebut. Tentunya, lewat peningkatan SDM perangkat nagari.
Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri), Prof Dr Herri. Dia melihat, pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa di tiap nagari, belum tentu bisa menjamin pengelolaan dana tersebut berjalan baik. Pasalnya, sebagian besar tenaga pendamping yang ada belum sepenuhnya dibekali pengalaman matang, terukur dan teruji. “Mau tak mau, SDM perangkat nagari harus bagus,” tegasnya.
Dirut Bank Nagari, Dedi Ihsan menegaskan bahwa Bank Nagari selama ini terus berupaya menyentuh berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan hortikultural di tingkat nagari. “Makanya, nagari juga harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Begitu juga pandangan perwakilan PT Semen Padang, Iskandar Zulkarnain Lubis. Sejauh ini, PT Semen Padang berupaya menggairahkan perekonomian masyarakat hingga tingkat nagari. Salah satunya, lewat dana CSR (corporate social responsibility) yang jumlahnya lebih dari Rp 9 miliar per tahun.
Begitu juga dengan UMKM binaan dengan total anggaran mencapai Rp 100 miliar. “Jadi, anggaran yang besar ini harus tepat sasaran. Kalau tidak, semua ini bisa menjadi racun bagi masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Direktur Nagari Development Centre, Erigas Eka Putra mengatakan, hal utama yang harus dibenahi agar pemanfaatan Dana Desa bisa lebih efektif adalah, meningkatkan SDM perangkat desa. Jika, seorang wali nagari tidak cermat mengelola anggaran, maka bisa berdampak hukum.
Panitia Pelaksana Forum Nagari Hebat Padang Ekspres Group, Sukri Umar mengaku, ide membuat forum ini muncul di internal jajaran Padang Ekspres Group. Di mana, staf atau perwakilan dari masing-masing nagari atau kelurahan yang hadir di forum itu, juga bisa mengetahui persoalan-persoalan atau isu-isu terkini yang terjadi di nagari atau desa saat ini.
“Saya kira ini akan berbeda dengan forum-forum sebelumnya. Di mana, hasil dari pertemuan ini akan ditandatangani dan dijadikan sebagai sebuah komitmen untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga upaya peningkatan pembangunan di nagari itu, betul-betul sesuai harapan kita bersama,” aku Direktur Padang Ekspres tersebut.
Nantinya, tambah dia, komitmen yang telah dilahirkan tersebut dikawal ketat oleh jajaran Padang Ekspres Group. Tak hanya itu, keberadaan Forum Nagari Hebat ini juga ditujukan untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan di nagari dewasa ini.
Selain perwakilan dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumbar, seperti Wakil Rektor IAIN Imam Bonjol, Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar Rustam Efendi, serta COO Padang Ekspres Group Marah Suryanto.
Lalu, GM Padang Ekspres Suleman Tanjung, GM Posmetro Padang Syukron Putra, GM Padang TV Rita Gusveniza, GM Harian Rakyat Sumbar Firdaus, GM PT Padang Graindo Mediatama Rita Arianti, serta jajaran pimpinan Padang Ekspres Group lainnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
