Inderalaya, BP–Kedua warga dari Desa Ulak Banding dan Tanjung Raya asal Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir mendatangi Kantor DPRD. Mereka curhat ke Komisi IV DPRD terkait adanya pemotongan uang PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (2/7).
Dari pengakuan warga Desa Ulak Banding, Lena, mengatakan, diketahuinya ada pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari print rekening koran Bank BRI uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.
“Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari printnan buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp 9jt sedangkan saya terima biasanya hanya Rp 1.450, dan Atm dipegangnya termasuk yang mencairakan uang tersebut oleh dia,” katanya.
Dirinya juga meminta ingin dikembalikan haknya yang diambil oleh oknum ketua kelompok tersebut.
“Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan,” harapnya
Hal senada juga disampaikan oleh warga Desa Tanjung Raya Hikma mengaku uang KPM yang ia terima tidak liput juga dipotong oleh ketua kelompok yang ada di desanya.
“Atm kami dipegeng oleh ketua kelompok sejak 2019, ketika saya print rekening koran di bank BRI ternyata uang yang masuk untuk bulan kemarin Rp 3jt dan diterima hanya Rp 75 ribu,” ujarnya.
Ia menambahakan, untuk desa tanjung raya ada kisaran 18 orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok.
“Ada 18 KPM di desa tanjung raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok, dan ATM kami juga dipegang oleh dia, jadi setiap mencairkan dari ATM kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” jelasnya.
Disamping itu juga Koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke komisi IV dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan yang ada di pendamping PKH di desa-desa.
“Kami hanya memenuhi panggilan dari Komisi IV DPRD OI terkait permasalahan PKH yang ada di desa-desa,” katanya.
Saat ditanya terkait adanya pemotong uang KPM oleh oknum ketua kelompok di desa, ia pun belum menerima bukti konkrit, jika pun ada pihaknya akan mengadu datang yang ada di Kemensos.
“Saat ini kami belum menerima bukti konkrit terkait adanya pemotongan uang KPM, jika pun ada kita akan mengadu data yang ada di Kemensos,” terangnya.
Dikatakannya kembali untuk sangsi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, kalau ketua kelompok akan berlakukan sama.
“Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenaka adanya dua korkab perlu dimusyawarakan dulu,” ungkapnya.
Sementara itu ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustopa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pomotong uang KPM.
“Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja, dan saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya benar-benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak Bank BRI terkait permasalahan ini,” katanya. #hen
