Masyarakat sekitar SMAN 5 Padang menggembok pagar sekolah. Inilah bentuk protes kepada Dinas Pendidikan Sumbar karena banyak anak mereka yang lulus SMP tidak diterima di SMAN 5 Padang saat PPDB online sistem zonasi.
Akibat aksi gembok gerbang itu, orangtua harus memanjat pagar sekolah untuk mendaftarkan anaknya, Kamis (16/7/2020)
Untuk mencari solusi, Sekretaris Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh IX Kuranji Indra Mairizal, anggota Komisi I DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, pengawas sekolah dari Disdik Sumbar Prima Yunaldi, Kepala SMAN 5 Padang Dra Hj Yeni Putri MM, Kapolsek Kuranji, Danramil Pauh dan Kuranji serta tokoh masyarakat berembuk mencari solusi tentang penerimaan siswa SMAN 5 Padang melalui jalur kompetisi jalur non zonasi.
“Banyak warga kami yang berasal dari Gunung Sariam, Rimbo Tarok, Sungai Sapiah, Kalumbuk tidak dapat diterima di SMAN 5 Padang melalui jalur zonasi. Ada apa ini. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti tahun lalu yang mana anak dari pemilik lahan yang menyumbangkan lahannya ke SMAN 5 Padang tidak dapat bersekolah di SMAN 5 Padang,” tegas Indra Mairizal.
Hj Yeni Putri menyatakan SMAN 5 Padang saat ini membutuhkan siswa 36 orang lagi untuk menutupi kekurangan penerimaan sebelumnya.
“Untuk penerimaan melalui jalur kompetisi jalur non zonasi itu, kita membutuhkan 36 siswa lagi. Sedangkan yang mendaftar lebih 200 orang. Untuk itu, dalam pertemuan ini kita yang hadir dalam ruangan ini berkumpul untuk mencarikan solusi yang terbaik. Insya Allah saya perjuangkan ke dinas pendidikan,” ucapnya.
Pengawas Prima Yunaldi dalam menyatakan, seharusnya masyarakat sekitar sekolah mendukung system zonasi, karena anak yang tinggal dekat sekolah, tidak perlu jauh-jauh lagi bersekolah.
“Realitasnya memang dari 16 buah SMA Negeri di Padang ternyata tidak dapat lagi menampung peserta didik. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan 18 buah SMA Swasta,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menyatakan sistem zonasi telah merugikan masyarakat karena tidak ada pemerataan jumlah penduduk di sekitar sekolah. Hal inilah yang menyebabkan warga Lolo Gunung Sarik, Rimbo Tarok, Sungai Sapiah, dan Kalumbuk tidak dapat bersekolah di SMA 5 Padang.
“Masyarakat pada saat ini membutuhkan jawaban dari orang-orang yang berkompeten dan memberikan jawaban yang pasti. Tidak mengambang seperti yang dilontarkan kepala sekolah dan pengawas sekolah,” ucapnya.
Evi Yandri Rajo Budiman menyesalkan ketidakhadiran Kadis Pendidikan Sumbar untuk menyelesaikan permasalahan di SMA 5 Padang.
“Seharusnya Kadis Pendidikan Sumbar hadir dalam keadaan ini dan memberikan solusi, jangan membebankan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah, sebaiknya Kadis Pendidikan Sumbar mundur saja dari jabatannya,” tegasnya.
Akhir dari pertemuan tersebut, Kepala SMA 5 Padang mengajak masyarakat Sabtu depan untuk melakukan verifikasi data secara bersama-sama dalam hal penerimaan peserta didik.
“Karena peserta didik yang dibutuhkan pada saat ini 36 orang lagi, kami meminta perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar SMA 5 Padang untuk dapat memverifikasi data secara bersama-sama. Insya Allah apapun hasilnya akan saya perjuangkan ke dinas pendidikan Sumbar,” tutupnya (e/hsn).
