Beranda Nasional Tinjau Kembali Alokasi Dana Covid-19

Tinjau Kembali Alokasi Dana Covid-19

40
0
BERBAGI

» Birokrasi dan administrasi harus disederhanakan agar penyerapan anggaran maksimal.

» Jumlah yang terpapar semakin bertambah sehingga kondisi pada 2021 tidak lebih baik.

JAKARTA – Pemerintah dan DPR diimbau untuk meninjau kembali alokasi dana pena­nganan Covid-19 yang dikurangi dalam Ran­cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang jumlahnya hanya sebesar 25,40 triliun rupiah. Pertimbangan un­tuk meninjau kembali besaran yang sudah di­tetapkan itu karena pertimbangan pemerintah dinilai lebih banyak melihat realisasi penye­rapan tahun ini yang lamban.

Demikian kesimpulan pendapat Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Econom­ics (Core), Muhammad Faisal, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga (Unair), Gi­tadi Tegas, dan Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, yang dihubungi terpisah dari Jakarta, Se­nin (21/9).

Muhammad Faisal mengatakan anggaran kesehatan perlu diperbesar dan digenjot re­alisasinya karena penanganan pandemi masih tinggi tahun depan.

Dalam RAPBN 2021, anggaran kesehatan tu­run menjadi 169,5 triliun rupiah dibandingkan alokasi tahun ini sebesar 212,5 triliun rupiah. Demikian juga dengan alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berkurang menjadi 365,5 triliun rupiah diban­ding tahun ini 695,2 triliun rupiah. Alokasi dana PEN itu salah satunya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar 25,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut turun drastis di­banding tahun ini sebesar 87,5 triliun rupiah.

“Itu salah satu yang perlu dipertimbangkan, semestinya tidak serendah itu. Jangan mengu­rangi, tapi justru lebih mengatasi bottle neck (hambatan) eksekusi anggaran dengan penye­derhanaan birokrasi dan administrasi agar pe­nyerapan anggaran maksimal,” kata Faisal.

Sementara itu, Gitadi Tegas dari Unair me­ngatakan ada dua kemungkinan yang menye­babkan pemerintah memotong pos belanja Covid-19 dalam RAPBN 2021. Pertama, ke­biasaan birokrasi yang selama ini gemar meng­gelembungkan anggaran, sehingga akhirnya nilainya terlalu besar. Kedua adalah kapasitas aparat birokrasi yang kurang mumpuni sehing­ga anggaran tidak terserap.

“Karena dipandang lebih besar dan mem­beratkan, lalu dipangkas. Proses penganggaran tentu sudah melalui proses analisis yang da­lam, dengan paradigma menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Namun, karena ada pro­blem pelaksana birokrasi yang under capacity, maka eksekusi anggaran itu tidak maksimal,” kata Gitadi.

Masalah Baru

Peneliti Ekonomi, Nailul Huda, juga mende­sak pemerintah dan DPR mempertimbangkan kembali pengurangan anggaran penanganan Covid-19 karena berpotensi menimbulkan ma­salah baru ke depan.

Lambatnya penyerapan anggaran tahun ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengu­rangi sebab masalah yang harus dibenahi yai­tu mengatasi bottle neck (hambatan) eksekusi anggaran terutama dengan penyederhanaan birokrasi dan administrasi.

Pemerintah semestinya berangkat dari kon­disi saat ini yang mana masalah kesehatan be­lum selesai, malah jumlah yang terpapar sema­kin bertambah, sehingga kondisinya tidak jauh berbeda dari saat ini.

“Hal itu karena kebijakan-kebijakan yang di­ambil saat ini tidak mencerminkan kesehatan sebagai prioritas,” tegas Nailul.

RAPBN 2021 yang disusun, katanya, terkesan mengorbankan belanja penanganan Covid-19. “Pemerintah nampaknya sangat yakin sudah beres urusan pandemi ini tahun depan, itu ke­salahan terbesar. Bagaimana bisa beres dengan potensi klaster pilkada yang besar,” katanya.

Kalau masalahnya penyerapan anggaran ta­hun ini yang terkesan lambat bukan berarti ang­garan tahun depan harus dikurangi. “Benahi bi­rokrasinya dan anggarannya ditambah supaya penanganan pandemi optimal,” tambah Nailul.

Ekonom senior, Faisal Basri, sebelumnya juga menyayangkan langkah pemerintah ter­sebut dan meminta agar fokus menangani ke­sehatan terlebih dahulu, baru memulihkan ekonomi.

Saving lives is saving the economy. Kalau mau sembuhkan ekonomi, sembuhkanlah dulu manusianya. Jadi bukan kebalikan. Kalau kita ekonomi dulu, Covid kita lupakan, niscaya eko­nomi naik sementara, kemudian turun lagi,” kata Faisal. n SB/ers/uyo/E-9