Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2023, sebanyak 160 unit rumah ke Piaman (Padangpariaman dan Kota Pariaman). Bantuan itu diperuntukkan kepada warga kurang mampu di sana.
Data yang dihumpun Padang Ekspres, dari 160 bantuan rumah tersebut, Padangpariaman mendapat sebanyak 96 unit rumah. Sedangkan Kota Pariaman mendapat 63 unit rumah. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, dan Wali Kota Pariaman, Genius Umar.
Bantuan itu diantarkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal. Katanya, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.
“Bantuan BSPS tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat dan aman,” ujarnya.
Setiap rumah yang masuk program BSPS, mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit. Dana itu terdiri dari Rp 17,5 juta untuk bahan material, dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja.
Semua dana akan masuk langsung ke rekening penerima bantuan. Namun, tidak bisa diuangkan karena hanya bisa mengambil barang di toko bangunan yang ditentukan. Dalam program BSPS, penerima bantuan didampingi langsung oleh tim yang telah ditugaskan. Tim inilah yang akan memantau program sampai selesai.
“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan berdampak positif bagi kesejahteraan,” ucapnya.
Sedangkan Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan, masyarakat memiliki peran dalam membangun daerah. Apalagi para tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat Sumatera Barat di parlemen. Dia sangat berharap, perhatian dari para wakil rakyat untuk percepatan pembangunan di Padangpariaman.
“Tentunya perwakilan kita masyarakat di DPR RI dari Sumatera Barat mempunyai peran mereka sendiri dalam membangun daerah. Kita Padang Pariaman akan selalu berdiskusi dan meningkatkan koordinasi untuk melihat program-program yang ada untuk dibawa ke Padang Pariaman,” kata Ketua DPD PAN Padang Pariaman ini.
Menambahkan Kepala DLHKPP Padangpariaman Suhardi menyebutkan, lewat program BSPS Padangpariaman mendapat 97 unit rumah. Bantuan tersebut tersebar untuk masyarakat di 6 nagari di Padangpariaman.
Yakni Nagari Sungaidurian dan Nagari Tandikek Selatan di Kecamatan Patamuan. Kemudian Nagari Kotodalam dan Nagari Batukalang di Kecamatan Padangsago, serta Nagari Lubuakpandan dan Nagari Sicincin di Kecamatan 2×11 Enam Lingkung.
Genius Buat Bantuan Lengkap
Di sisi lain, Wali Kota Pariaman Genius Umar juga mengungkapkan terima kasihnya kepada Muhammad Iqbal. Sebab, usulannya dalam pertemuan dengan Muhammad Iqbal beberapa waktu lalu di Jakarta, langsung ditindaklanjuti.
“Dalam pertemuan waktu itu, saya meminta agar masyarakat Kota Pariaman mendapatkan program BPPS dari Kementrian PUPR. Alhamdulillah, Kota Pariaman menerima program bedah rumah dari sebanyak 63 unit,” ujarnya Genius, saat Sosialisasi Penerima Program BSPS, di Balairung Wali Kota Pariaman, kemarin.
Tidak hanya melalui anggaran Kementerian PUPR, Genius Umar juga berinisiatif agar bantuan ini bisa diterima masyarakat Kota Pariaman lengkap. Caranya adalah dengan meminta OPD terkait untuk berpartisipasi aktif.
Misalnya Dinas Perkim LH dan Baznas yang membantu untuk septic tank dan air bersih. “Untuk kelengkapan lainnya, kita juga menggandeng PLN dan meminta keterlibatannya dalam sambungan listrik,” ujarnya.
Saat ini, masih ada masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah menempati rumah tidak layak huni. Genius menyebut akan mengusahakan berikan bantuan, namun semua butuh proses dan bertahap. Untuk tahap awal, Kota Pariaman baru mendapatkan 63 unit dan akan terus usahakan untuk tahap berikutnya kembali mendapatkan bantuan lagi.
Ia berharap, program seperti itu akan dapat terus berlanjut guna membantu masyarakat Kota Pariaman. Sebab, memang sudah seharusnya pemerintah pusat membantu pemerintah daerah, terlebih dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kota Pariaman. (apg/nia)
