lensaterkini.web.id – Di balik kepemimpinan seseorang, pastinya bakal ada yang mendukung dan juga yang bersikap sangat anti, itu pula yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Ya, banyak orang yang mengapresiasi kinerja presiden yang satu ini karena pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan. Namun di lain sisi juga ada yang berdemo karena banyak masalah yang belum menemukan jalan keluarnya. Wajar sih, namanya juga sebuah pemerintahan, itu tanda hidupnya demokrasi.
Namun apa yang terjadi ya jika Jokowi nantinya jadi menjabat lagi sebagai presiden RI? Apakah makin banyak yang mendukungnya, atau malah semakin bertambah orang yang menyerangnya. Yuk simak ulasan berikut untuk melihat kemungkinan yang terjadi.
KMP jilid II dan panasnya Pilpres 2019
Beberapa waktu yang lalu ketua partai Gerindra Prabowo Subianto rupanya mencanangkan untuk membentuk koalisi lagi bertajuk KMP ( Koalisi Merah Putih) jilid II. Itu bukan hal yang aneh kalau mengingat kondisi politik yang terjadi saat ini. Apalagi ditambah beberapa pihak rupanya mengharapkan Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Dan kabarnya lagi, Prabowo Subianto mengharap SBY untuk bergabung pada koalisinya. Jika hal ini benar-benar terjadi maka pertarungan panas untuk merebut kursi presiden akan terjadi. Mengingat Pak Jokowi juga didukung oleh partai-partai besar seperti PDIP. Seandainya pun Pak Jokowi yang menang, maka pengawasan dari partai oposisi pun kemungkinan bakal makin ketat ketimbang sebelumnya.
Pembangunan infrastruktur yang makin gencar
Sejak pemerintahan presiden Joko Widodo, rupanya hal yang paling dipentingkan beliau adalah masalah infrastruktur. Hal itu terbukti dengan banyaknya wajah baru pada pos perbatasan atau infrastruktur lain di Papua dan daerah timur. Jika Jokowi terpilih kembali, maka kemungkinan alokasi masalah dana pembangunan bakal naik kembali.
BACA JUGA : 5 Aksi Presiden Jokowi Yang Bikin Kagum Rakyatnya
Seperti yang diketahui, sejak kepemimpinan beliau hampir setiap tahun dana negara untuk infrastruktur selalu naik lebih dari 50 Triliun. Jika pada tahun 2018 saja anggaran bisa sampai Rp 409 T, maka kemungkinan 2019 dan seterusnya bakal lebih banyak. Hal itu pastinya sebanding dengan hasilnya, pelosok-pelosok Indonesia bakal juga merasakan pembangunan maju.
PR masalah E-KTP dan Freeport yang harus diselesaikan
Seperti yang diketahui sejatinya sejak pemerintahan Presiden Jokowi masih banyak masalah dan skandal yang masih belum tuntas. Misalkan saja, kasus mengenai korupsi E-KTP, perebutan saham Freeport dan beberapa masalah lain yang masih berderet. Sejatinya semua kasus tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu periode saja, melainkan butuh waktu yang agak lama.
Itulah juga yang menjadi alasan mengapa sering terjadinya demo di beberapa universitas jika benar presiden Jokowi mencalonkan kembali. Namun beruntung sejak menjabat, masih ada titik terang semisal pemberian status “tersangka” pada Setya Novanto masalah E-KTP, hingga tentang saham Freeport yang berangsur-angsur kembali ke Indonesia.
Serangan dari media sosial dan demo yang bakal parah
Tidak bisa dipungkiri perkembangan media sosial di era pemerintahan Jokowi memang sangat pesat ketimbang yang dulu. Oleh sebab itu bukan hal yang aneh kalau seandainya banyak kritikan berupa status atau pun sindiran yang banyak terlontar di dunia maya mengenai pemerintahan Jokowi.
Ada yang membangun, namun sebagian malah menjatuhkan. Hal ini mungkin saja kembali terjadi seandainya Jokowi terpilih lagi, bahkan bisa saja jauh lebih parah. Tentu saja itu akan jadi sebuah PR lain bagi Jokowi saat menjabat, mengingat dulu saja serangan bahkan datang dari grup penyebar Hoax seperti Saracen, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi.
Ya, di balik kepemimpinan seseorang pastinya bakal ada plus dan minusnya. Entah kelak Pak jokowi lagi terpilih atau yang lain yang jelas semua berusaha yang terbaik untuk membangun negeri. Kita berdoa saja yang terbaik untuk siapa pun yang memimpin Indonesia kelak agar lebih memajukan bumi pertiwi.
