JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan 40 bank untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi pada 2018. Adapun dana yang disalurkan sebesar 4,5 triliun rupiah yang terdiri 2,2 triliun rupiah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan 2,3 triliun rupiah dari optimalisasi pengembalian pokok.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR pada 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi sebanyak 42.326 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Disebutkannya, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik. “Kedepan saya ingin konsumen lebih dilindungi. Saya bertanggung jawab untuk melindungi konsumen apalagi KPR FLPP, karena ada uang rakyat di sana,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP tahun 2018, di Jakarta, beberapa waktu lalu. ers/E-10
