JAKARTA – Delapan kementerian melakukan kerja sama untuk membentuk 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam waktu tiga tahun. Delapan kementerian tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Udaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kerja sama untuk pelaksanaan Desmigratif itu juga dilakukan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, mitra lokal atau komunitas masyarakat di desa setempat dan lembaga keuangan. “Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan perlindungan kepada TKI dan anggota keluarganya,” kata Menaker, M Hanif Dhakiri, dalam sambutannya seusai mendatangani MoU, di Jakarta, Selasa (30/5).
Ruang lingkup kerja sama antarkementerian itu meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa. Kerja sama lainnya adalah peningkatan layanan kesehatan, fasilitasi infrastruktur komunikasi, serta pelatihan sebagai pemandu wisata. cit/E-3
