Dari Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo berpesan: pisahkanlah politik dan agama. Jokowi mengingatkan, ada 700 lebih suku dan lebih dari 1000 bahasa daerah yang jadi aset penting bangsa Indonesia. Keanekaragaman itu, kata Jokowi, yang harus ditanamkan kepada masyarakat.
Pesan ini jelas relevan untuk saat sekarang. Contoh yang masih terus bergulir adalah Pemilihan Gubernur Jakarta, yang saat ini melaju di putaran kedua. Pertarungan politik, disangkut-sangkutkan dengan kepentingan agama tertentu – padahal keduanya ada di ‘dunia’ yang berbeda. Politik berorientasi pada kekuasaan manusia, juga sangat dinamis: yang sekarang kawan, besok lusa bisa jadi lawan. Sementara agama berorientasi pada hubungan pribadi antara manusia dengan Sang Pencipta.
Aristoteles menyebut, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berpolitik. Karena itu manusia menentukan pilihan, kelompok, dukungan dan ekspresinya masing-masing. Dan keberagaman seperti ini adalah sebuah kekayaan. Politik jangan dicampuradukkan dengan agama karena justru bisa mengancam persatuan antarmasyarakat. Negara mesti bersifat sekuler – karena seluruh aparat negara mesti melayani semua warga negara terlepas dari agama yang dianut masing-masing pribadi.
Sikap tanpa pandang bulu ini juga tak boleh melihat suatu kelompok itu ‘mayoritas’ atau ‘minoritas’ – yang seolah hanya merujuk pada angka. Apakah yang kelompok yang jumlahnya besar berarti lebih benar atau lebih berhak didengarkan? Tentu tidak. Setiap orang punya suara, dan setiap suara itu berarti. Dan itulah inti dari keberagaman: ada banyak suara.
Aktivitas politik akan terus bergulir seiring perjalanan negara ini. Kita, warganya, dituntut untuk lebih kritis: politik dan agama punya dunianya masing-masing. Maka, seperti pesan Pak Presiden, pisahkanlah. Niscaya keduanya bisa berjalan sesuai jalannya sendiri-sendiri.
