Yenni Andayani jadi Plt Dirut Pertamina
Posisi pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) resmi kosong. Hal itu menyusul adanya perombakan susunan direksi yang disebabkan oleh dicopotnya Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang, kemarin (3/2).
Keputusan pencopotan keduanya diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung tertutup di kantor Kementerian BUMN Jakarta.
Hadir dalam kesempatan itu, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, Wakil Menteri ESDM yang juga menduduki posisi wakil komisaris utama Pertamina Arcandra Tahar, Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang juga komisaris Pertamina Suahasil Nazara.
Jajaran direksi Pertamina termasuk Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang, serta beberapa pejabat lainnya, juga terlihat hadir dalam RUPS itu. Namun, saat sesi konferensi pers berlangsung, kedua sosok yang diberhentikan dari jabatannya tidak tampak hadir mendampingi jajaran komisaris.
Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan bahwa alasan pemberhentian dirut dan wadirut tersebut dikarenakan persoalan kepemimpinan di Pertamina. Gatot menuturkan, Menteri BUMN Rini Soemarno beserta jajaran komisaris selama ini terus mengamati persoalan kepemimpinan tersebut.
“Masalah leadership yang ada di Pertamina. Seperti diketahui, Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa, tugasnya strategis. Kita tekankan manajemen harus solid. Untuk mencapai hal itu, internal yang ada harus ditingkatkan dan perlu ada penyegaran,” ujarnya saat konferensi pers usai RUPS.
Dia menambahkan, harus ada sosok yang bisa menjalankan kinerja perseroan dengan baik dan teamwork yang mumpuni. Meski, lanjutnya, secara individual kedua sosok yang dicopot dari jabatannya memiliki kapasitas yang tidak perlu diragukan lagi. “Kita tidak perlu individual pemain, kita perlunya kerjasama tim,” imbuhnya.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng membenarkan hal itu. Pencopotan dirut dan wadirut perusahaan minyak pelat merah tersebut memang dilatarbelakangi adanya persoalan kinerja dan teamwork yang tidak berjalan dengan baik. Kedua sosok yang dicopot dirasa belum mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan.
Menurutnya, memang bukan hal mudah memanajemen perusahaan besar yang multikompleks. Makanya, jajaran pemegang saham memutuskan untuk merombak struktur organisasi ke depan. “Terkadang dalam satu struktur itu tidak berjalan sesuai intense struktur itu. Dan terkadang, karena kecocokan daripada manusianya. Maka akan lebih baik kalau dicari talent-talent baru yang bisa bekerja sama dan solid teamwork-nya di Pertamina,” jelasnya.
Selain pencopotan dua orang tersebut, lanjutnya, RUPS juga memutuskan untuk mengubah nomenklatur perseroan dengan meniadakan posisi wakil direktur utama Pertamina. “Barangkali nomenklatur ini jadi bagian daripada kondisi yang menyebabkan tidak terjadi kerja sama yang bagus itu,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, sebetulnya jabatan wadirut Pertamina merupakan jabatan baru di struktur Pertamina. Oktober 2016 lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno menambah dua jabatan baru di Pertamina yakni wadirut dan direktur megaproyek pengolahan dan petrokimia.
Menurutnya, tujuan awal penambahan dua jabatan itu agar adanya pembagian tanggung jawab antara sektor hulu dan hilir. Namun, pada kenyataannya ternyata tidak sesuai harapan.
Usai pemberhentian kedua sosok tersebut, dia berharap kinerja Pertamina akan lebih efektif dengan struktur direksi saat ini. Dewan direksi dan komisaris akan mendiskusikan hal tersebut selama 30 hari. “Kami punya waktu 30 hari memberikan saran ke pemegang saham yang akhirnya memutuskan penguatan struktur organisasi Pertamina ke depan,” tambah mantan menteri BUMN tersebut.
Dia menekankan, seluruh pemegang saham berharap agar perombakan tersebut membawa kinerja lebih baik bagi Pertamina dan dapat menjadikan Pertamina sebagai perusahaan unggulan kelas dunia. “Pertamina harus jadi world class perusahaan energi,” katanya.
Pencopotan Dwi sebagai dirut juga memunculkan sosok Yenni Andayani yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama Pertamina. Yenni sebenarnya bukanlah orang baru di tubuh Pertamina.
Dia menjelaskan, dalam waktu definitif tersebut, tidak banyak perubahan yang akan terjadi di tubuh perseroan. “Saya kira semua sudah jelas ya. RKAP sudah disetujui, sudah ada dan saya kira tidak ada hal yang perlu ditanyakan,” katanya di tempat sama.
Menurutnya, pemegang saham memberikan mandat padanya agar kinerja Pertamina lebih solid ke depannya. Dia juga diberi arahan agar matang dalam membuat keputusan.
“Kita harus berhati-hati untuk mengubah policy-policy. Yang penting adalah tadi, melakukan pengisian jabatan. Saya kira masing-masing direksi juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan dan pesannya juga jelas. Kita harus melakukan sustainability untuk 2017 ini,” tutur perempuan 51 tahun itu.
Meski tak lagi menjadi orang nomor satu di Pertamina, Dwi Soetjipto tetap memegang posisi penting sebagai salah satu dari Advisory Board pada Center For Strategic & International Studies (CSIS) untuk program di Asia Tenggara. Penetapan Dwi Soetjipto terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
Sebagai Advisory Board, Dwi Soetjipto dipercaya untuk memberikan masukan strategis untuk mendukung dan memperkuat riset, serta program-program yang dijalankan CSIS di Asia Tenggara. Dengan latar belakang dan keahilannya, Advisory Board dapat dijadikan sebagai rujukan dan tempat berkonsultasi secara ad hoc, serta berhak atas laporan kemajuan pelaksanaan program.
Keanggotaan Advisory Board CSIS untuk Asia Tenggara cukup prestisius, karena diisi oleh beberapa pemimpin dunia baik pembuat kebijakan maupun masyarakat bisnis dunia, seperti William Cohen, Menteri Pertahanan Amerika Serikat periode Januari 1997-Januari 2001, Stephen Green, President, Chevron Asia Pacific Exploration and Production Company, Iain McLaughlin, President, ASEAN Business Unit, The Coca-Cola Company dan juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode Oktober 2009-Oktober 2014 Marty Natalegawa.
Sebagai Advisory Board, Dwi memiliki akses terhadap berbagai manfaat program CSIS, termasuk berinteraksi dengan pimpinan berbagai negara, di Amerika Serikat dan Asia, serta para menteri dan juga program-program penting lainnya di CSIS.
Berbeda dengan Dwi, selepas tidak menduduki posisi wadirut Pertamina, Ahmad Bambang menyatakan menerima sepenuhnya keputusan pemegang saham. “Intinya begini saja, ini sudah keputusan terbaik dari pemerintah/pemegang saham agar ‘kegaduhan’ soal Pertamina berakhir,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Meski tidak menjelaskan lebih lanjut kegaduhan seperti apa yang terjadi di tubuh Pertamina, Ahmad Bambang melanjutkan bahwa dengan keputusan pencopotan tersebut, direksi yang ada bisa menjalankan tugas perusahaan dengan tenang sambil mencari pengganti. Dia menjelaskan, semua keputusan yang diambil demi kebaikan Pertamina dan bangsa pada umumnya.
Terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, pemberhentian Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang dilakukan atas permintaan dewan komisaris. Dia menjelaskan, dewan komisaris telah meng-interview jajaran direksi Pertamina dan menyimpulkan ada persoalan kepemimpinan. Sehingga, dewan komisaris kemudian menyampaikan usulan tertulis untuk memberhentikan Dwi dan Bambang.
Usai mendapatkan rekomendasi tersebut, lanjut Rini, Kamis (2/2) lalu dia menemui Presiden untuk melaporkan usulan dewan komisaris. “Presiden untuk menyetujui untuk secepatnya dilaksanakan (pemberhentian),” terangnya di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (3/2). Malamnya, usulan itu diproses dan diksekusi kemarin pagi.
Rini menjelaskan, posisi Bambang sebenarnya merupakan hasil usulan Dewan Komisaris pada Agustus 2016. Dasarnya, tahun ini Pertamina akan memegang proyek senilai Rp 700 triliun plus mengelola sumur-sumur minyak dan gas bumi. Akhirnya, November lalu Bambang ditetapkan sebagai Wadirut.
“Tapi ternyata malah membuat kepemimpinan (Pertamina) menjadi goyang, antara dua pemimpin ini,” lanjutnya. Teamwork yang ada di Pertamina menjadi hilang. Buntutnya, dewan komisaris merekomendasikan pemberhentian terhadap keduanya.
Rini menuturkan, pejabat sementara yang baru saja ditunjuk akan memegang posisi dirut hanya selama 30 hari ke depan. Sementara itu, para komisaris akan melakukan assessment dan mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi posisi dirut. “Nanti yang terbaik akan kami usulkan ke Presiden,” ucapnya.
Mengenai nasib Dwi Sutjipto selanjutnya, Rini menyatakan belum mengetahui. Sebab, dia juga belum bertemu, baik dengan Dwi maupun Bambang. Rini mengatakan, dia berencana memanggil Dwi dan Bambang hari ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu menguraikan, kondisi Pertamina dalam beberapa waktu terakhir mengalami inkontinuitas atau tidak berkelanjutan. Karena itu, perlu dilakukan penyegaran. Dia membantah jika ada dua kepemimpinan dalam tubuh Pertamina. “Ngga ada matahari-matahari itu, karena inkontinitas dan dilakukan penyegaran,” katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pergantian Dirut Pertamina itu ditujukan agar semakin fokus dalam mengurusi lini bisnisnya. Selain itu, perusahaan pelat merah itu agar terus profesional. “Tentu harapannya kita bisa mengangkat orang yang memiliki profesionalisme. Tapi, punya leadership yang kuat juga untuk memperkuat Pertamina,” ujar JK kemarin. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
