Aksi 212, KSPI Depan Istana GNPF MUI di Monas

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan untuk tetap ikut dalam kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) ‎dalam melakukan aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya sempat mendapat pertentangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian lantaran ikut bersama massa Bela Islam Jilid III. Kendati demikian, buruh akan tetap menggelar orasinya di Istana Negara lantaran terdapat persamaan isu terkait Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan ‘Bapak Upah Murah’.

“Ada singgungan buruh dengan aksi bela Islam ada persamaan isu. KSPI meminta Ahok dipenjarakan. Ini simbol dari orang yang berkuasa dan ada yang melindungi sehingga tidak tersentuh hukum. Kalau massa bela Islam menggelar aksi di Monas kami akan berorasi di Istana Negara,” kata Said saat memberikan keterangan persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

“Dari 1 Mei atau May Day, aksi buruh sudah menyeru tangkap Ahok. Tiga kali aksi di KPK tangkap Ahok. Isu buruh juga soal lingkungan misal reklamasi. Itu membuat nelayan miskin. Ahok sudah diduga korupsi. BPK bilang ada kerugian tapi Ahok tidak tersentuh,” imbuhnya.

Said menjelaskan, buruh menyatakan Ahok sebagai ‘Bapak Upah Murah’ lantaran petahana di Pilgub DKI Jakarta tersebut melindungi pemodal yang ada di Ibu Kota. Pasalnya, upah minimum DKI Jakarta hanya berkisar Rp3,3 juta. Sementara di Karawang, Jawa Barat upah minimum berada pada kisaran Rp3,7 juta.

“Kemudian Ahok penista agama. Lengkap sudah,” tegas Said.

Sebanyak 100 ribu massa yang berada di kawasan Jabodetabek dan Purwakarta akan menggelar aksi demonstrasi yang berpusat di Istana Negara. ‎Demonstran dari kaum buruh, jelas Said, akan menggelar long march mulai dari Patung Kuda hingga kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Aksi nanti di depan Istana Kepresidenan dengan titik kumpul jam 10.00 WIB di Balai Kota dan Patung Kuda. Kita long march. Jumlah massa aksi 100 ribu rencananya. Data terakhir baru 50 ribuan orang (yang daftar ikut),” terang Said.

Ia menambahkan, nantinya aksi buruh tidak hanya dilaksanakan di Jakarta. Akan tetapi, terdapat 19 provinsi di Indonesia yang juga menggelar aksi meminta polri segera menangkap Ahok. Di antaranya Banten, Surabaya, Medan, Aceh, Batam, Lampung, hingga Papua.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ke Pak Jokowi juga termasuk yang berkenaan dengan Ahok. Tentang kesejahteraan kita minta cabut PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena ini mengembalikan rezim upah murah,” tandasnya.

OKEZONE