Penyelidik Bareskrim Polri akan memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (7/11). Pemeriksaan itu tidak akan digelar di kantor sementara Bareskrim di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan karena pertimbangan keamanan.
Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto khawatir, agenda pemeriksaan Ahok akan menarik atensi massa dan mengganggu aktivitas perkantoran di gedung KKP yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. “Alasannya keamanan. Kan di sana banyak kantor lain, sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan. Kami di sana (KKP) kan numpang,” kata Ari, dilansir dari CNN Indonesia.
Ari mengatakan, keterangan Ahok diperlukan seiring dengan perkembangan proses penyelidikan. “Masih ada pendalaman. Terkait dengan keterangan-keterangan ahli yang berkembang sehingga perlu pendalaman,” kata Ari. Kantor Bareskrim yang berada di Mabes Polri saat ini tengah direnovasi. Setiap direktorat harus pindah sementara ke beberapa lokasi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi misalnya, berkantor di Gedung Tipikor Jakarta. Sedangkan Laboratorium Forensik mengungsi ke kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.
Ahok dilaporkan ke kepolisian karena mengutip surat Al-Maidah. Dugaan penistaan agama itu dituding dilakukannya saat berdialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu, September silam. Sejak saat itu, gelombang protes mengalir kepada Ahok, Presiden Joko Widodo dan Polri. Para penentang Ahok itu berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu. Mereka menuntut proses hukum terhadap Ahok dipercepat.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penanganan kasus Ahok akan terus berjalan sesuai prosedur. Namun, atas permintaan Jokowi, Tito memerintahkan Bareskrim melakukan gelar perkara dalam satu hingga dua pekan ke depan secara terbuka.
LOGIN untuk mengomentari.
