Diprediksi Satu Putaran, Anggaran Putaran Kedua Dicoret
Anggaran pengamanan Pilkada Padang 2018 mendatang diusulkan sebesar Rp 2,1 miliar dalam rencana anggaran 2018. Pengusulan ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan secara resmi melalui paripurna di DPRD Padang, kemarin (31/7).
Selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan secara marathon bersama satuan terkait. Penganggaran ini dinilai penting mengingat perhelatan pilkada mungkin saja memicu gesekan pada level tertentu. Untuk itu, penting adanya pengamanan dari pihak kepolisian terhadap masing-masing calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Padang.
Selanjutnya, juga pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengamanan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengamanan di kantor KPU Kota Padang serta beberapa titik penting lainnya.
Kondisi ini diakui Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra. Menurutnya, ada 104 kelurahan, 11 kecamatan dan 1.600 TPS dengan 1 juta jumlah penduduk yang mesti dipantau di lapangan. “Tentu saja perlu pengamanan dari pihak Polresta Padang. Semua tenaga dikerahkan untuk melakukan pengamanan agar tercipta suasana yang kondusif dalam pemilihan nanti,” kata Wahyu.
Ketua Golkar Padang ini membenarkan Kapolresta Padang awalnya telah mengajukan anggaran pengamanan Pilkada 2018 ke DPRD Padang sebesar Rp 2,8 miliar. Namun, ada mata anggaran yang tidak boleh dianggarkan. Sehingga, tidak bisa diakomodir dalam penganggaran, yakni untuk putaran kedua.
Kemungkinan Pilkada Padang nanti hanya akan berlangsung satu putaran saja. Alhasil, anggaran kembali diusulkan sebesar Rp 2,1 miliar. Wahyu menilai, usulan anggaran pengamanan pilkada tersebut cukup rendah melihat banyaknya jumlah TPS.
Sebelumnya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan, anggaran pengamanan Pilkada 2018 kembali diusulkan setelah direvisi oleh DPRD dalam pembahasan sebelumnya. Awalnya biaya pengamanan dianggarkan Rp 2,8 miliar dan setelah direvisi, pihaknya kembali menganggarkan Rp 2,122 miliar.
“Beberapa hal yang dihapus, adalah penganggaran putaran kedua dan belanja modal. Kami saat ini masih menunggu hasil pembahasan DPRD. Berapa yang disetujui oleh DPRD, kami akan memaksimalkan anggaran tersebut nantinya,” kata Kapolresta.
Menurutnya, pengamanan pilkada mendatang meliputi, pengamanan terhadap calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Padang, pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang.
Pihaknya juga akan membuat pos pengamanan pilkada di Polresta Padang dan akan melibatkan Kejaksaan, Bawaslu, KPU serta beberapa perwakilan partai pengusung. “Akan melibatkan sekitar 2/3 jumlah personel yang ada, yakni 700 personel,” pungkasnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
