Untuk menjaga keamanan informasi pemerintah dari serangan kejahatan siber, Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi pilot project pembentukan layanan CSIRT (Computer Security Incident Response Tim).
Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) secara resmi meresmikan CSIRT Sumatera Barat yang dihadiri secara virtual oleh Kepala BSSN RI Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepala OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat, dan kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Selasa (21/07/2020).
“Saya sangat mengapresiasi terkhusus untuk Sumatera Barat yang sangat menunjukan kualitas dan kesiapan serta tingkat kualitas siber yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, yang sangat berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Maka dari itu tidak salah jika Sumbar jadi prioritas induk CSIRT, dan menjadi CSIRT ke-2 setelah Jawa Timur melaksanakan launching CSIRT,” ungkap Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian sangat mendukung upaya stakeholder keamanan siber dan persandian dalam memberikan informasi terkait dengan keamanan siber sebagai bentuk sinergi atau kolaborasi, karena CSIRT membutuhkan kolaborasi dalam menyelesaikan insiden serta cepat dan efektif.
Secara simbolik Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memberikan Surat Tanda Registrasi Computer Security Incident Response Tim (CSIRT) nomor registrasi CSIRT: 002/CSIRT.01.02/BSSN/07/2020 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Surat tanda ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar sebagai salah satu CSIRT pada sektor pemerintah di BSSN Republik Indonesia.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan dengan diresmikannya CSIRT di Sumatera Barat menunjukkan kepedulian pada tingkat keamanan data, mendukung program CSIRT dari BSSN.
“Kita perlu mengamankan data yang bersifat rahasia, dan kita sangat mendukung dengan adanya CSIRT ini, sehingga keamanan data yang kita miliki sangat terjaga. Layanan CSIRT ini merupakan suatu keniscayaan karena disituasi Covid-19 ini menuntut kita secara maksimal menggunakan IT dibidang pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik yang mengharuskan kita melakukan secara online. Sehingga data ini harus kita amankan dan jaga dengan baik agar tidak dapat diretas oleh para hacker,” jelas Gubernur. (rel/bis)
