Dalam rangkaian program Panen Rejeki Bank BPD di Kendari, Sulawesi Tenggara, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menggelar Seminar Nasional BPD Seluruh Indonesia bertema “Kolaborasi Digitalisasi BPD Seluruh Indonesia dalam Mendukung Program Layanan Keuangan Digital.”
Seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, dibuka Sekda Provinsi Sultra Asrun Liu mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri direksi dan pemimpin Divisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Umum 3 Asbanda Achmad Syamsudin menyampaikan total aset, laba, penyaluran kredit, dan modal bank-bank pembangunan daerah per Maret 2022 yang terus mengalami pertumbuhan di masa pandemi.
“Hal ini dapat dilihat dari total aset BPD naik dari Rp797,8 triliun menjadi Rp884,7 trilun atau naik 9,82 persen dari tahun lalu,” ujar Achmad Syamsudin yang juga Direktur Utama Bank Sumselbabel dalam rilis yang diterima Padang Ekspres, Kamis (25/8/2022).
Lebih lanjut disampaikannya, posisi laba naik year on year (yoy) sebesar 13,69% menjadi Rp4,18 triliun dari Rp3,61 triliun. Penyaluran kredit pada posisi Maret 2022 mencapai Rp519,23 triliun atau naik yoy sebesar 5,62% dari Rp490,01 triliun dan modal inti BPDSI, posisi Maret 2022 mencapai Rp93,92 triliun, naik yoy sebesar 14,20% dari Rp80,58 triliun.
Untuk Dana Pihak Ketiga, posisi Maret 2022, DPK BPD Seluruh Indonesia mencapai Rp698,29 triliun atau naik yoy sebesar 10,16% dari Rp627,32 triliun. “Kita giant (besar) juga di Indonesia ini,” imbuh Achmad Syamsudin.
Pada kesempatan itu, Acmad Syamsudin mengingatkan cita-cita awal pendirian BPD. Yakni mendorong pembangunan daerah, meliputi infrastruktur, pertanian, perdagangan, dan sebagainya.
“Fungsi BPD adalah mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah, memegang kas dan mengelola keuangan daerah serta salah satu sumber pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah, termasuk eksekutif dan legislatif,” tegasnya
Salah satu isu utama yang muncul saat ini adalah penggunaan kartu kredit untuk pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.
Untuk diketahui, saat ini belum ada BPD yang menerbitkan kartu kredit. Meski begitu, Ahmad Syamsudin mengatakan, BPD sudah memiliki layanan non-tunai, seperti kartu debit, BPD CMS-Pemda (Government Internet Banking) sampai dana talangan.
“BPD sudah memiliki layanan yang mirip sehingga penggunaan kartu kredit dapat dilayani melalui fasilitas tersebut,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengatakan bank-bank daerah adalah perusahaan daerah yang didirikan untuk melayani masyarakat, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, dan memaksimalkan fungsinya sebagai sumber pembiayaan.
“Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, saya percaya harapan yang sama dimiliki oleh gubernur-gubernur lainnya sebagai pemegang saham BPD,” katanya.
Terkait seminar digitalisasi BPD Seluruh Indonesia dalam mendukung layanan keuangan digital, Ali Mazi menyatakan, relevan karena saat ini sudah masuk era digitalisasi.
“Dapat dikatakan semua layanan telah bertransformasi dalam layanan digital, termasuk sektor keuangan,” ujarnya.
Ada dua pendorong transformasi keuangan digital, yakni peluang digital dan meningkatnya transaksi digital. “Dalam mendukung program layanan keuangan digital, tersirat pesan khusus untuk bank daerah agar mempercepat kolaborasi sebagai solusi peningkatan kualitas pelayanan bank di daerah.”
Ali Mazi berharap para perwakilan BPD seluruh Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk bertukar informasi demi kemajuan bank daerah masing-masing.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan hari ini untuk meningkatkan daya saing dan peran bank daerah,” katanya.(rel)
