Usai didera pandemi Covid-19, belum pulih ekonomi masyarakat, kini masyarakat menjerit lagi akibat dihantam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melambung tinggi. Masyarakat hanya bisa berharap agar pemerintah memberikan solusi.
“Kebutuhan pokok untuk rumah tangga, sudah pasti naik. Sebab distribusi barang kebutuhan pokok juga naik. Sebab kami sebagai penerima upah angkutan sudah harus menaikkan tarif juga, jika tidak bagaimana menutup pembeli BBM,” ucap Rizal, salah seorang pengemudi angkutan barang, Kamis(8/9).
Bahkan sebagai pemasok kebutuhan pokok berupa beras dan gula aren untuk Provinsi Riau ini, mengaku pembelian kebutuhan pokok dari pemilik rice milling unit atau pengolahan padi menjadi beras, mengaku biaya operasionalnya juga naik mulai dari transportasi padi dari sawah hingga ke penggilingan dan proses penggilingan dan transport ke pengecer dan pedagang beras.
“Ongkos naiak kini, tantu harago jua harus naiak lo” ( Harga operasional naik, hingga transport yang membuat kita harus menyiasatinya dengan menaikkan harga,” ucap Asnil salah seorang pemilik rice milling di Limapuluh Kota, kemarin.
Menyikap dinamika sosial ekonomi masyarakat serta guna mencarikan solusi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bersama Polres 50 Kota mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pada Kamis (8/9) di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota.
Dalam sambutannya, Bupati Limapuluh Kota, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Zuhdi Perama Putra, mengapresiasi Polres 50 Kota dan stakeholder terkait yang telah menginisiasi kegiatan FGD untuk mencari solusi akibat naiknya harga BBM, hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah kepada masyarakat.
“Artinya dalam hal ini pemerintah tidak diam, pemerintah telah menyiapkan aturan dan regulasi serta beberapa instrumen termasuk bantalan sosial bagi masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah bersama pihak terkait akan berupaya mencarikan jalan terbaik bagi kepentingan masyarakat,” kata Ahmad Zuhdi Perama Putra, kemarin.
Sementara Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Ricardo Condrat Yusuf berharap, pelaksanaan FGD ini dapat menjadi momentum untuk mengidentifikasi permasalahan serta menyatukan persepsi, baik melalui langkah-langkah kebijakan yang akan diambil Pemkab maupun Kepolisian dan stakeholder terkait, maupun unsur masyarakat untuk mendapatkan solusi atas dinamika pasca kebijakan penyesuaian Harga BBM.
“Kita berharap kegiatan ini akan menjadi edukasi bagi masyarakat. Kamtibmas aman dan kondusif serta dapat mencarikan solusi yang terbaik bagi atas kenaikan harga BBM,” harap Kapolres 50 Kota di hadapan Sales Area Manager Pertamina Sumbar, Adwiaputra Adma, Dosen Fakultas Ekonomi Unand Padang, Bintang Rizky, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Wendi Chandra, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Prov Sumbar, Delliyarty. (fdl)
