JAKARTA, METRO–Kasus mafia tanah menjadi perhatian besar bagi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pasalnya, aksi para sindikat mafia tanah bisa berdampak pada pembangunan nasional dan memicu konflik sosial.
Mengantisipasi hal itu, Sanitiar Burhanuddin meminta para kepala satuan kerja, baik itu kepala kejaksaan tinggi (Kajati) maupun kepala kejaksaan negeri (Kajari) segera bentuk tim khusus. Tim tersebut bertugas untuk menanggulangi sindikat mafia tanah.
“Cermati betul setiap sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antarwarga, bukan diakibatkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pejabat,” tegas Burhanuddin dalam keterangan persnya, Minggu (28/11).
Pernyataan itu dikemukakan Jaksa Agung memimpin rapat di hadapan jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Selatan pada Kamis (25/11)
Burhanuddin meminta seluruh jajarannya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Terutama masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Untuk itu, seluruh jajaran kejati dan kejari segera mengantisipasi, jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat.
Dia menyoroti kasus tanah yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Provinsi Sumsel selama ini dikenal banyak mengandung sumber daya alam. Potensi daerah itu sangat rentan terjadi sengketa lahan akibat perbuatan para mafia tanah.
“Ayo kita basmi para mafia tanah sampai akarnya. Termasuk kepada para oknum pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat. Saya tidak segan menyeret mereka ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara. Bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat,” ujar Burhanuddin.
Sebelum bertindak ke arah itu, Burhanuddin minta setiap Jaksa selain menindak, juga mengidentifikasi dan mencari penyebab mengapa praktik para mafia tersebut tumbuh subur sampai saat ini.(jpg)
