Berlaku Januari dan April 2025, Penghapusan Utang 1 Juta UMKM Dilakukan Dua Kali Tahun Depan

JAKARTA, METRO–Pemerintah melalui Men­teri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penghapusan utang bagi para pelaku UMKM di Bank BUMN akan diterapkan dua kali pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan se­telah Menteri UMKM me­laksanakan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).

Kepastian ini juga disampaikan seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) oleh Presiden Pra­bowo Subianto.

“Dan Insya Allah di bulan Januari, kita akan membagi menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan hutang (UMKM) ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan kepada Pre­siden. Lalu stage kedua se­telah Maret,” kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).

Lebih lanjut, ia memproyeksi ada sekitar 1,097 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan utang tahun depan. Angka ini kata Maman, akan fluktuatif seiring dengan proses review yang masih terus berjalan bersamadengan  bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Ini masih plus minus naik turun. Yang ini lah sedang kita review,” jelas Maman.

Maman juga mengatakan bahwa secara teknis proses review ini terbilang tidak mudah, apalagi sebagian besar pelaku UMKM sudah tak diketahui keberadaannya. Untuk itu, dia berharap Bank Himbara dapat membantu men­cari pihak-pihak yang bakal menerima fasilitas tersebut.

“Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan, tak menutup kemungkinan kebijakan penghapusan piutang UMKM ini bakal diperpanjang. Hal ini agar tak menimbulkan moral hazard bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut.

“Jadi kalau memang nanti 6 bulan belum bisa segera kita realisasikan karena problem implementasi teknis di lapangan yang sangat luar biasa complicated, tidak menu­tup kemungkinan akan kita perpanjang. Kita akan me­ngajukan ke Pak Presiden untuk melakukan revisi PP untuk kita perpanjang,” paparnya. (jpg)