Sumbar rentan mengalami inflasi tinggi. Bahkan pernah mencapai 7 persen, tertinggi secara nasional. Tapi sejak awal 2023 berangsur turun dan terkendali. Namun memasuki Ramadhan dan Lebaran tahun ini, bayang-bayang inflasi tinggi kembali menghantui.
Untuk mengantisipasi hal itu Bank Indonesia Perwakilan Sumbar bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Perwakilan Sumbar dan Pemprov Sumbar mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar.
Seremoni digelar di pelataran parkir GOR H Agus Salim Padang, Sabtu (11/3). Hadir Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumbar, Syukriah Hg, Ketua TP PKK Sumbar, Harneli Mahyeldi, forkopimda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan instansi vertikal dan kepala OPD, pimpinan perbankan serta pimpinan perguruan tinggi di Sumbar.
Endang Kurnia yang akrab disapa Adang dalam sambutannya mengatakan, pihaknya baru memulai generasi kolaborasi dengan semua stakehòlders. “Dimulai kerja sama dengan Kementerian Keuangan karena misinya sama. Baik Bank Indonesia maupun kenenterian keuangan dan kita semua yang hadir di sini misinya sama Ingin Sumbar lebih baik lagi ke depannya,” ujar Adang.
Ia menyebutkan, soal inflasi, Sumbar selalu mendapat perhatian serius dari Presiden karena inflasi yang tinggi. Namun sudah mulai melandai diangka 6,87 persen. “Alhamdulillah bulan Januari dan Februari sedikit terkendali namun memasuki bulan Ramadhan kita mengalami peningkatan permintaan barang dan jasa,” ulasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Bank Indonesia bekerjasama dengan kementerian keuangan mencanangkan kembali gerakan pengendalian inflasi pangan di tahun 2023 ini sesuai arahan dari Gubernur Sumbar.
Menurutnya, pengendalian inflasi pangan dilakukan karena di Sumbar ada dua komoditi yang “bandel” inflasinya tak turun-turun. “Satu cabai merah paling bandel dua bawang merah kedua terbandel. Jadi dalam situasi apapun harganya selalu naik terlebih dalam bulan puasa,” ujarnya.
Selain dua komoditi itu, kata Adang, tantangan yang cukup besar dihadapi Sumbar saat ini adalah angkutan udara. “Nah, angkutan udara ini di Sumbar ini jauh lebih unik, bulan Ramadhan tiketnya naik, karena tuslah, rata-rata naik 30-40 persen. Eh, setelah Ramadhan, jika provinsi lain turun di Sumbar malah naik lagi. Ini karena ada pulang basamo dari para perantau,” ujarnya.
Adang menyebut, perlu kerja sama antar daerah untuk pengendalian inflasi di Sumbar. Perlu kolaborasi antara daerah penghasil dan pasar. Sebab sejumlah daerah cenderung bisa mengendalikan inflasi seperti Tanahdatar, Solok dan lainnya. Adang juga mengatakan, Sumbar jadi pelopor kolaborasi antar instansi di Indonesia seperti dengan Kenenterian Keuangan dalam pengendalian inflasi yang bisa dielaborasi oleh instansi lainnya dan siap BI Sumbar bekerjasama.
GNPIP Sumatera Barat tahun 2023, lanjut Adang, dituangkan dalam empat program utama, pertama Gerakan Sumbar Gempur Inflasi, melalui gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi.
Kedua, Sinergi Penguatan Distribusi melalui kerja sama antar Provinsi Sumatera Barat dengan Kepuluan Riau, kerja sama intra daerah Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pesantren pendukung efisiensi distribusi yaitu kerja sama toko pengendali inflasi pondok pesantren dengan Bulog.
Ketiga, Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah melalui kerja sama pelaksanaan pasar murah antar Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat. Keempat, Pertanian Sumatera Barat Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alsintan dan saprodi kepada kelompok tani, implementasi digital farming, serta inisiatif pesantren pendukung ketahanan pangan.
Sementera, Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, pengendalian inflasi tak bisa sendiri-sendiri tapi butuh sinergi dan kolaborasi seluruh komponen yang ada di Sumbar. Antara kabupaten kota provinsi dan lembaga vertikal di Sumbar. Gubernur pun berterima kasih kepada Bank Indonesia Sumbar yang telah nensinergikan dengan Kementerian Keuangan dalam menggelar kegiatan tersebut.
Sedangkan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumbar, Syukriah mengatakan, UMKM di Sumbar harus disupport bersama agar maju dan terus berkembang. Karena UMKM adalah motor penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu UMKM mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah.
“Kita tahu kondisi 2020 dan 2022 tidak baik-baik saja namun bisa kita lalui karena kita bersama. Dalam kesempatan ini kami Kementerian Keuangan 1 Sumatera Barat bersinergi dengan seluruh elemen yang mempunyai amanah di pundaknya untuk mensupport UMKM ekspo Sumatera Barat,” ujarnya seraya menyebut, 90 persen ekonomi dunia ditopang UMKM dan menyumbang 40 persen tenaga kerja dan untuk negara berkembang 60 persen PDRBnya ditopang UMKM.
GNPIP tahun 2023 ini juga dibarengi pasar murah yang disediakan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pameran produk UMKM binaan Bank Indonesia Sumbar di pelataran GOR H Agus Salim. Kegiatan ini diharapkan dapat memitigasi kenaikan harga pangan tetap terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul dan berkelanjutan. (eni)
