Defisit dana untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus terjadi. Badan Pengelola Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan masih terus berupaya mengurangi defisit yang terjadi terus menerus. Siang kemarin (27/10), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan membicarakan masalah defisit itu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Usai pertemuan tertutup hampir sejam itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menuturkan semua temuan lapangan yang menjadi penyebab defisitnya dana JKN itu telah kepada JK. Salah satu yang akan diperkuat untuk mengatasi defisit itu adalah peran pemeritah daerah. Karena selama ini ada anggapan peran pemerintahpusat terlalu dominan dalam penanganan JKN.
”Peran pemerintah pusat seolah-olah quote on quote yah, BPJS Kesehatann sangat sentralistik kan kesannya,” ujar Chairul yang telah menjabat sebagai ketua dewan pengawas sejak dua tahun lalu.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan proyeksi defisit pada program JKN pada 2018 diperkirakan Rp 3,6 hingga Rp 4 triliun. Sedangkan pada tahun ini diperkirakan defisit anggaran untuk program terebut mencapai Rp 9 triliun.
Lebih lanjut, Chairul mengakui hingga kini memang belum ada skema yang jelas untuk pelibatan pemerintah daerah dalam program tersebut. Dia berdalih pelibatan pemda itu membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait. ”Tapi, secara umum adalah konteksnya begini. Bagaimana kita membagi, share inilah, menanggulangi bersama-sama,” tambah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu.
Data pada 1 Oktober jumlah peserta JKN mencapai 182.036.673 orang. jumlah paling besar adalah kategori penerima bantuan iuran dari APBN sebesar 92.269.142 orang. Sedangkan terbanyak kedua adalah kategori pekerja penerima upah swasta sebanyak 24.668.284 orang.
Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan yang tercakup dalam JKN 27.154 unit. Diantaranya 7.755 puskesmas, 4.616 dokter praktik perorangan, 1.164 dokter gigi, dan 5.563 klinik pratama. Selain itu di fasilitas rujukan tingkat lanjut tercatat ada 197 klinik utama, 2.033 rumah sakit, 2.342 apotek, dan 397 laboratorium.
Chairul menuturkan dengan jumlah peserta dan fasilitas kesehatan yang begitu besar peran dari pemerintah daerah memang dinantikan. Apalagi ada target kepersertaaan JKN pada 2019 sebanyak 257,2 juta orang. ”Baik pemerintah pusat maupun pemda ini tentunya harus bersinergi sekarang di dalam mengendalikan jumlah yang sangat besar ini,” ungkap dia. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
