Bukan Yang Gede, Presiden Jokowi: Sekarang Konsesi Lahan Diberikan Kepada Desa, Koperasi, Rakyat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 7 May 2017 ; 3615 Views Kategori: Berita

---

Seusai melakukan kegiatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kegiatan lainnya berupa penyerahan hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan kepada sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5).

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengharapkan agar masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah diberi lahan bekerja keras. Kalau ada yang kurang, Presiden meminta disampaikan kekurangannya berapa.
“Nanti setahun atau setengah tahun lagi pasti akan saya cek. Jadi atau enggak jadi program ini,” kata Presiden.

Ditegaskan Presiden, berpuluh-puluh tahun lahan-lahan kita diberikan pada yang gede-gede, ada yang dapat 300 ribu hektare ada yang dapat 400 ribu hektare.

Sekarang, lanjut Presiden, akan mulai konsesi atau hak kelola hutan itu diberikan kepada desa, kepada koperasi dan kepada rakyat.

“Tapi hati-hati ada konsekuensi, yang diberi sama. Yang gede pun sama. Yang gede begitu saya lihat ditelantarkan  cabut. Kerja dengan saya harus seperti itu. Rakyatpun, koperasipun diberi, dibiarin, enggak diapa-apain, cabut,” tegas Presiden seraya menambahkan,  sekarang sudah dapat 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia. Ini yang mau kita berikan.

Diakui Presiden jika pemberian konsesi ini ada peluang dipindahtangankan, karena sudah pegang seperti itu. Bisa jadi uang.

“Tapi jangan berharap, saya akan ngecek dengaan cara saya, baik yang gede maupun yang tengah dan kecil, semua akan saya cek. Karena saya enggak mau saya berikan kepada koperasi ini, rakyat ini dan ini terus dipindahtangankan dan dijadikan uang,” kata Presiden Jokowi mengingatkan.

Ditegaskan Presiden Jokowi, bahwa lahan itu harus produktif, harus betul betul dimanfaatkan baik untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan desanya, kesejahteraan koperasinya.

Ia lantas memberikan contoh ini di Kalimantan Selatan, total ada 3,7 juta hektare, yang diberikan kepada yang gede 828 ribu hektare, tapi bukan Gubernur yang memberikan.

“Rakyat juga harus diberikan yang banyak, baik koperasi, baik desa baik individu. Rakyat harus diberikan yang sama, jangan yang gede-gede semuanya konsesi diberikan. Itu yang mau kita balik,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden sempat berdialog dengan para penerima hak pengelola hutan, petani pohon karet, petani bunga ilang ilang, sereh wangi, tanaman jengkol, buah durian, dan lainya.

Presiden berpesan agar hati-hati ada produk produk tertentu yang kita enggak pernah lihat, tapi hasilnya besar.

Ia meminta agar diantara pohon-pohon karet ini bisa juga diselingi dengan pohon-pohon atau tanaman yang menghasilkan yang tidak pernah kita hitung. Tetapi setiap menanam itu harus jelas, pangsa pasarnya dimana, dihitung, pasarnya jelas, harganya berapa.

“Jangan terlalu monoton, karet, karet terus, sawit, sawit terus. Tolong petani,  rakyat melihat peluang yang ada. Jangan terjebak pada rutinitas,” pungkas Presiden Jokowi.

Tetap Jaga Kawasan Lindung

Sebelumnya dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa Kalimantan Selatan dengan luas areal 3,753 juta hektare, diantaranya 1,78 juta hektare adalah kawasan hutan yang meliputi antara lain 586 ribu hektare HTI (33%), 240 ribu hektare HPH (13,4%) dan  kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi seluas 389 ribu hektare (22%), serta sisanya untuk kebun transmigrasi pinjam pakai dan perhutanan sosial.

Ditambahkan Menteri LHK, hingga saat ini, masih terdapat pemanfaatan hutan dengan izin konsesi korporasi yang mencapai  827.748 Ha atau 47% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan.

Untuk dukungan kepada rakyat melalui kebijakan Presiden yaitu pemerataan ekonomi, menurut Menteri LHK, maka Program Perhutanan Sosial dikedepankan.

“Program perhutanan sosial berfungsi mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat untuk produktif dimana masyarakat memperoleh pendapatan, namun sekaligus dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung, seperti yang terlihat pada landscape dan tatanan usaha produktif yang ada di sekitar kita saat ini,” jelas Siti seraya menambahkan, kawasan dimaksud adalah areal yang semula padang alang-alang, dan saat ini dimanfaatkan oleh antara lain  mantan pelaku penambang emas yang hingga saat ini telah mencapai 68 KK.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Koperasi dan UKM I Gede Puspayoga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Anggota DPR Maruarar Sirait, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah. (SM/ES)