Kehadiran Kepala OPD Minim saat Sosialisasi E-Government
Bupati Solok Gusmal kembali “taburangsang” atau meradang saat Sosialisasi Tata Kelola dan Implementasi E-Government di kantor Bupati Solok, kemarin. Hal ini dipicu minimnya tingkat kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Sesibuk apa pekerjaan kepala OPD di Kabupaten Solok ini sehingga tak sempat menghadiri kegiatan diagendakan sejak lama dan saya langsung mengundang,” ucap Gusmal kepada puluhan pegawai di ruang Danau Singkarak, Kantor Bupati Solok, kemarin, (2/2).
Jumlah eselon II mengikuti kegiatan itu hanya berkisar 6 orang. Di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan, Deddy Permana, Kepala Dinas Kesehatan, Sri Efianti, Kabag Humas, Devi Pribadi dan beberapa lainnya.
Kejengkelan Bupati bukan tanpa alasan. Inti dari E-Government untuk mewujudkan simplikasi (kesederhanaan), otomatisasi dan transparansi sistem pelayanan publik. Dengan begitu, pengelolaan database dengan sistem digital yang nantinya akan melahirkan penyederhanaan alur birokrasi dan sistem koordinasi.
Diharapkan semua sistem birokrasi dapat berjalan efektif melalui Teknologi Informasi Komputer (TIK). Baik sesama aparatur pemerintah dan masyarakat.
“Nah, ini yang harus dipahami kepala OPD masing-masing. Kalau tidak paham, bagaimana nanti menjalankan program tersebut,” terang Gusmal.
Sebab, lanjut Bupati, keberhasilan penerapan E-Government di lingkup Pemkab Solok, tidak sepenuhnya diserahkan ke pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Pengambil kebijakan di OPD masing-masing yang harus bersinergi dan lebih aktif. Nyatanya, mereka sendiri yang tidak hadir,” beber Gusmal.
Bupati menilai, ketidakhadiran para kepala OPD ini sebagai bentuk kurang pedulinya terhadap program Pemerintah Kabupaten Solok sendiri. Namun, tak lantas Gusmal mengeneralisasi seluruh kepala dinas. “Kalau jelas ada kegiatan di luar, tidak masalah. Ini yang ada di sekitar Solok, tidak hadir,” sebutnya.
Gusmal mengaku kecewa atas kelakuan para kepala OPD. Kondisi ini sudah kembali pada situasi transisi usai Pilkada. Di mana, kebanyakan pejabat lalai dan nyaris tidak mau tau dengan tugas masing-masing. “Saya kecewa dan ini akan menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Terkait implementasi E-Government ini sendiri, Kabupaten Solok telah memulai beberapa penerapan sistem digital. Seperti sistem informasi penatausahaan keuangan (SIPK) dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan beberapa aplikasi lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Inforkom Kabupaten Solok, Muliadi Marcos mengatakan, peserta sosialisasi, koordinasi tata kelola dan implementasi E-Government tahun 2017 ini berjumlah 33 orang.
Beberapa waktu lalu, Gusmal juga sempat marah saat apel gabungan seluruh PNS dilapangan upacara kantor Bupati Solok. Saat itu, Gusmal menekankan soal kedisiplinan Pegawai.
Di mana, banyak pegawai malas masuk kantor dan pulang lebih awal dari jadwal kerja. Para pegawai malas bahkan setelah kemarahan itu, dilempar ke tingkat Kecamatan.
Begitu juga saat melantik 21 eselon II akhir Desember lalu. Bupati duo periode ini juga meradang soal sikap para pejabat yang disinyalir sering mengadu domba. Misalnya, ketika Bupati tidak memberikan izin untuk meninggalkan daerah, pejabat tersebut malah mendekati Wakil Bupati Solok.
“Ini sama saja mengadu domba Bupati dan Wabup. Pola-pola ini tidak sehat. Saya tidak ingin hal ini terus terjadi,” tegas Gusmal kala itu.
Bahkan, Gusmal sampai menekankan pada seluruh pejabat, agar tidak mengaku-ngaku dekat dengan Bupati ataupun Wakil Bupati. Kedepan, tidak ada lagi istilah orang Bupati, orang Wakil Bupati. “Pilkada sudah berakhir, mari bekerja demi kemajuan daerah,” terangnya.(*)
LOGIN untuk mengomentari.
