Kehadiran ASN di Hari Pertama Pasca-Lebaran
Ancaman sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang membolos di hari pertama masuk kerja pasca-Lebaran, kemarin (3/7), ternyata mampu membuat ciut nyali ASN di Sumbar. Berdasarkan laporan yang dihimpun Padang Ekspres dari kabupaten/ kota termasuk provinsi, rata-rata tingkat kehadiran ASN di atas 90 persen.
Di Pemprov Sumbar misalnya, berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya sebanyak 10 orang ASN tidak masuk kerja. Belum diketahui alasan kenapa ASN tersebut tidak masuk kerja. BKD sendiri juga tidak menerima surat sakit atau pun pemberitahuan lainnya dari ASN bersangkutan.
“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), ASN yang tidak masuk kerja tanpa memberi kabar dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut,” sebut Kepala BKD Sumbar Jayadisman kepada Padang Ekspres, kemarin.
Menurut Jayadisman, sanksi terhadap ASN yang bolos kerja tersebut berupa pemotongan tunjangan, sanksi tertulis berupa surat teguran yang bisa berpengaruh terhadap karir pegawai bersangkutan. Selain itu, jika ASN membolos dalam waktu sangat lama, bisa jadi dilakukan pengusulan pemecatan. “Jadi, ASN yang melanggar harus siap menerima konsekuensinya. Nanti mereka akan kami panggil,” tegas Jayadisman.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seusai memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam sidak tersebut, tidak ditemukan ASN mangkir. Hanya ada dua ASN yang tidak masuk akibat sakit yang disertai dengan surat sakit dari dokter.
“Sebanyak 231 pegawai Dinas Pendidikan hadir. Sementara dua orang sakit, satu orang izin dan cuti empat orang, serta satu orang sedang pendidikan. Untuk yang tidak hadir semua pakai surat,” ujarnya didampingi Sekprov Ali Asmar.
Terkait adanya ASN bolos tanpa alasan di OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya, menurut Irwan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin. “Sanksinya bisa berjenjang mulai dari teguran, kemudian teguran tertulis dan bisa berlanjut pada sanksi berikutnya,” tukas dia.
Di Pesisir Selatan (Pessel), tercatat hanya dua orang ASN yang bolos tanpa alasan. Terhadap yang bersangkutan, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ahda Yanuar, pihaknya akan melakukan pemanggilan.
“Apakah diberlakukan sanksi atau tidak, tergantung keterangan yang disampaikan saat pemanggilan nanti,” tegasnya tanpa menyebutkan nama aparatur dimaksud. Di Pessel sendiri, tercatat total keseluruhan ASN mencapai 7.300 orang.
Bupati Pessel Hendrajoni sewaktu memimpin apel gabungan di halaman kantor bupati setempat, Senin (3/7), meminta ASN kembali bekerja seperti biasa. “Diharapkan semua kegiatan bisa kembali normal seperti biasa, terutama sekali pada kantor-kantor palayanan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Sementara di Solok Selatan (Solsel) hanya tiga orang ASN yang bolos di Dinas Pendidikan. Terhadap ketiganya, menurut Sekkab Solsel Yulian Efi, bakal diberikan teguran. Bupati Solsel Muzni Zakaria seusai sidak, siap mencopot kepala dinas atau pejabat eselon II yang bekerja di bawah standar atau dan berkinerja buruk.
“Penyegaran perlu dilakukan di internal Pemkab Solsel agar program yang telah direncanakan bisa tercapai,” kata Muzni Zakaria di Padang Aro, kemarin (3/7). Setiap kepala dinas di lingkup OPD Solsel, lanjutnya, harus memberikan yang terbaik buat kemajuan daerah, termasuk melayani masyarakat. Jika tidak, maka program dan visi yang digagas tidak akan terlaksana dengan baik.
Bupati mengakui bahwa ada beberapa OPD yang dianggap masih kurang kreatif dan kinerjanya jalan di tempat. Padahal, sebutnya, orang-orang yang ditempatkan di setiap OPD itu merupakan pejabat lama dan tidak terlalu banyak perubahan. “Segera nanti akan kita lakukan tukar guling jabatan melalui lelang jabatan,” sebutnya.
Di sisi lain, Bupati Solok Gusmal geram melihat kedisiplinan ASN-nya yang kedapatan terlambat. “Dari laporan, ada 40 pegawai yang molor. Bahkan, ada pula dinas luar. Dinas luar ke mana hari ini,” terang Gusmal saat memberi arahan dalam apel gabungan.
Di depan ratusan pegawai, dia memerintah Sekkab Aswirman untuk memberikan sanksi tegas pada ASN yang molor dan tidak hadir. “Pak Sekkab, tolong kumpulkan data pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan jelas. Sekaligus kepala SKPD masing-masing,” kata Gusmal lagi.
Jika pegawai yang sudah ditegur masih saja bermalas-malasan seperti itu, Gusmal mengancam memindahkan ke kantor wali nagari. “Biar mereka bisa bekerja dekat dari rumah mereka. Masak, sudah selama ini libur, kerja pertama masih telat,” ulas Gusmal.
Gusmal memahami tugas luar bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti tenaga kesehatan. Namun, karyawan yang bekerja di lingkungan Kantor Bupati di Arosuka, dianggap sangat keterlaluan ketika masih molor dan bahkan dilaporkan sedang dinas luar.
Di Sawahlunto, Wali Kota Ali Yusuf meminta ASN lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dia juga minta jajarannya terus meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja dalam mengemban tugas negara setelah menjalani cuti Lebaran 2017.
Soal kedisiplinan ASN di hari pertama, menurut Kepala BKD Sawahlunto Mawardi, pihaknya masih melakukan pendataan. “Kami akan sampaikan hasilnya nanti pada rapat pimpinan yang akan digelar besok (hari ini, red),” katanya.
Di bagian lain, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni berharap, seluruh pejabat eselon dapat mengontrol seluruh ASN di lingkungan kerjanya agar tetap disiplin dalam bekerja. “Kalau ada yang tidak disiplin, tentu diberikan sanksi tegas sesuai aturan berlaku,” tandasnya.
Kepala BKPSDM Padangpariaman, Anwar mengatakan, tingkat kehadiran ASN mencapai 95 persen. “Alhamdulillah karena tadi kita apel bersama, ASN banyak yang hadir,” ujar dia. Soal ASN yang tidak hadir, menurut dia, semuanya memiliki laporan jelas.
Wali kota Solok Zul Elfian selaku inspektur upacara dalam apel perdana mengimbau ASN dapat menjadikan momentum Ramadhan sebagai ajang pencerahan. “Sehingga, muncul perubahan ke arah lebih baik. Hal ini perlu dicamkan oleh setiap diri aparatur tanpa harus membedakan pangkat dan golongan,” tegas dia.
Sementara Bupati Dharmasraya Sutan Riska dalam sambutan saat halabihal berharap kebersamaan yang telah terbangun terus terpelihara dan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan kendala pada masa mendatang.
Wakil Bupati Pasaman Barat Yulianto berharap, ASN meningkatkan kedisiplinan, di samping membangun koordinasi antar OPD. “Kepala OPD berikan laporan kepada Sekkab untuk memantau kekurangan yang ada untuk kemudian kita evaluasi bersama,” papar Yulianto. Dia juga mengajak ASN untuk mempertahankan kinerja dan prestasi keberhasilan meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) beberapa waktu lalu.
Di Kota Pariaman, Wali Kota Mukhlis Rahman mengajak ASN di lingkungan Pemko Pariaman lebih giat dalam bekerja selepas Ramadhan dan libur Lebaran.
“Ada beberapa hal yang kita dapatkan selama pelatihan di bulan Ramadhan, mulai dari kesehatan dengan berpuasa, menghindari sikap tercela seperti bergunjing, iri, dengki dan sombong, sampai sikap suka berbagi kepada sesama,” ujar dia. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
