Upaya Polri membersihkan internal dengan mengungkap kasus dugaan permainan seleksi personel hanya permulaan. Lembaga yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu juga memiliki tugas berat untuk mencegah efek domino kasus seleksi tersebut. Yakni, kemungkinan adanya personel yang ingin balik modal.
Asisten Sumber Daya Manusia (ASDM) Kapolri Irjen Arief Sulistyanto menjelaskan dengan adanya permainan menembak di punggung kuda atau menipu calon polisi yang bernilai tinggi, tentunya ada dampak lain yang bisa terjadi. Ada kemungkinan peserta yang sudah menjadi polisi itu ingin balik modal.
“Semua itu akan dilihat dalam pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam) ya,” jelasnya.
Apakah mungkin mengembalikan uang hasil pemerasan itu agar tidak terjadi efek domino tersebut? Dia menegaskan, tentunya semua pihak akan secara bersama-sama memikirkan hal tersebut. “Dicari solusinya seperti apa,” jelas mantan Kapolda Kalimantan Barat tersebut.
Begitu juga kemungkinan pemberian sanksi terhadap peserta yang membayar dan telah menjadi anggota Polri, Polri tentu perlu untuk melihat apakah ada permainan atau tidak. “Posisinya polisi baru ini apakah korban atau ikutan. Kita harus lihat faktanya,” ujarnya.
Sebenarnya, malah banyak kejadian bahwa calon peserta polisi ini tidak mengetahui adanya oknum yang menghubungi dan meminta uang itu. Pasalnya, orang tuanya yang justru melakukan berbagai upaya tersebut. “Yang bingung itu orang tuanya, saingannya banyak. tapi, anaknyaingin masuk. Padahal, seharusnya tidak melalui cara seperti ini,” tegasnya.
Belajar dari kasus dengan barang bukti uang Rp 4,7 miliar itu, Arief menjelaskan sebenarnya sistem dari seleksi bintara dan tamtama itu cukup bagus. Sebab, nilai dari setiap tes hanya bisa dilihat oleh penguji atau testernya. “Tester itu tidak bisa melihat nilai keseluruhan yang didapat calon anggota,” paparnya.
Dengan tidak bisa melihat nilai keseluruhan, maka diharapkan mengantisipasi penipuan dengan modus menembak di punggung kuda itu. Tapi, ternyata panitia seleksinya yang berkoordinasi untuk memainkannya. Mereka jumlah sendiri nilainya.
“Dengan begitu, artinya yang salah itu manusianya. Maka, saya minta bersumpah untuk panitia seleksi selanjutnya,” tuturnya.
Selama menjadi ASDM Kapolri, Arief menjelaskan telah menggelar dua seleksi yakni, sekolah inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS) dan sekolah staf dan pimpinan (Sespimmen) Polri. “Dalam dua seleksi itu saya sumpah semua panitianya. Mengingatkan adanya Tuhan agar semua tidak main-main,” terangnya.
Dia menuturkan, untuk mencegah adanya permainan dalam seleksi anggota polisi, maka semua kepala satuan wilayah (Kasatwil) diharapkan melakukan berbagai inovasi.
Salah satunya, seperti Kapolda Bali Irjen Petrus R Golose yang membuat maklumat melarang panitia dan peserta untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk apapun. “Dalam maklumat itu ada ancaman sanksi pidana, kode etik dan disiplin,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah perwira Polda Sumatera Selatan (Sumsel) diperiksa Divpropam Mabes Polri atas dugaan melakukan pelanggaran disiplin dalam seleksi anggota Bintara dan Tamtama 2015-2016. Dalam pemeriksaan itu didita uang Rp 4,7 miliar yang diduga berasal dari setoran calon peserta. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
