Presiden Joko Widodo dalam satu momen bersama Prabowo dalam acara Parade Senja HUT TNI ke 78 di Kementerian Pertahanan, Senin (9/10).(RAKYAT MERDEKA)
Posisi Menteri Pertanian definitif saat ini kosong, usai Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Hal itu lantaran Syahrul terkait kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar masuknya Demokrat di cabinet pun mencuat.
Apalagi, sebelumnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Bogor, Senin (2/10). Pertemuan itu terjadi hanya beberapa pekan setelah Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Namun, Jokowi tak mau membeberkan secara lugas perbincangan antara dirinya dengan SBY. Ia mengatakan membahas soal 2024 dengan SBY, dan irit bicara soal kemungkinan Demokrat masuk kabinet. “Rahasia,” katanya usai pembukaan Inacraft di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (4/10).
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan peluang Partai Demokrat untuk masuk kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi terbuka. Kemungkinan ini menyusul kosongnnya kursi Menteri Pertanian dan spekulasi kocok ulang komposisi pembantu presiden yang mencuat usai pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu.
“Semua kemungkinan kan terbuka kan. Namanya juga ada yang kosong,” kata Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
“Tapi kan kita mau pilih yang bisa mengeksekusi, karena kan waktu kita kan pendek. Tapi semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu aja lah,” kata Ketua Umum Relawan ProJo itu.
Sebelumnya, Partai Demokrat dikabarkan mendapat tawaran masuk kabinet tidak lama setelah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Terlebih, setelah itu Ketua MTP Partai Demokrat SBY menemui Presiden Jokowi.
Meski begitu, baik elite-elite maupun kader-kader Partai Demokrat sampai saat ini belum ada yang membenarkan kabar tersebut. Mereka menyerahkan urusan reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif. Termasuk, lanjut Herzaky, untuk mempertahankan maupun mengganti menterinya. “Reshuffle hak prerogatif presiden, kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya,” kata Herzaky.
Pengamat: Sudah mulai Tertib
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai sinyal-sinyal Demokrat merapat ke cabinet memang sudah tampak. Misalnya belum lama ini Fraksi Demokrat di DPR RI sudah terlihat tertib. Salah satunya ketika rapat paripurna untuk membahas Revisi UU Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akhirnya tetap disetujui untuk direvisi.
“Itu sudah mulai menurun tendensi untuk menjadi tokoh oposisi, mungkin itu sinyal, tanda-tanda arah angin Demokrat merapat atau bergabung ke pemerintahan Jokowi,” kata Pangi, Selasa (10/10).
Jika benar-benar masuk kabinet, ia menuturkan, Demokrat tentu sudah harus menjaga etika. Artinya, Demokrat harus tahu diri menghilangkan kata-kata kritis dan keras yang selama menjadi sikap dari Demokrat.
Namun, ia merasa, sangat disayangkan jika sikap Demokrat direlakan berubah hanya karena ingin mendapatkan atau merasakan posisi menteri. Sebab, Pangi mengingatkan, posisi tersebut cuma berlangsung sebentar.
Tapi, Pangi berpendapat, kekuasaan tentu saja nikmat sekali bagi orang-orang tertentu. Apalagi, bagi orang-orang yang belum pernah merasakan, lalu bisa mencicipi posisi menteri merupakan satu kenikmatan tersendiri.
“Tapi, kok gitu-gitu amat, ya? Maksudnya, berapa bulan mau ngapain lagi? Lebih baik tarung hari ini, menangkan presiden, besok lima tahun, kalau tidak tersangka,” ujar Pangi. (jpg)
