Rapat dengar pendapat Pansus Papua DPD RI dengan Kejagung RI membahas isu terkait penyelesaian HAM di Papua, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, (21/1).
Jakarta, BP–Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan oknum aparat.
Hal tersebut tertuang dalam rapat dengar pendapat Pansus Papua DPD RI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membahas isu terkait penyelesaian HAM di Papua, di Gedung DPD RI,
Jakarta, Selasa, (21/1).
“Rapat kerja kali ini bermaksud mengetahui lebih jauh perspektif Kejagung terhadap persoalan hukum dan HAM yang selama ini menjadi akar masalah berlarut-berlarutnya permasalahan di Tanah Papua,” ujar Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma.
Filep Wamafma meminta Kejagung memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge tersangka pelaku pembunuhan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Desember 2018 dipindahkan ke Jakarta Pusat untuk memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan.
“Banyak kejanggalan pada kasus ini, jangan sampai si Mispo ini hanya menjadi tumbal,harus dicari jalan terbaik dan negara harus memberikan jalan terbaik, termasuk peran Kejaksaan,” ujarnya.
Senator Papua Yorrys Raweyai menuturkan, pihaknya berusaha membuat roadmap penyelesaian masalah HAM di Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan. “Kami membuat Forum Bersama DPR RI-DPD RI menangani masalah Papua, kami akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang taat hukum sembari mencari jalan keluar terbaik” ungkapnya.
Sementara itu, Senator Aceh Abdullah Puteh mengharapkan Kejagung harus menjadi penengah dalam upaya mengungkap permasalahan HAM yang terjadi di Papua.
“Kejagung diharapkan bisa mengambil peran dalam menengahi persoalan ini, agar tidak terjadi distorsi informasi di masyarakat. Masyarakat Papua mau penjelasan dan penyelesaian terhadap semua konflik,” tuturnya.
Pansus Papua DPD RI meminta Kejagung berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan juga berbagai kasus aktual yang terjadi seperti peristiwa persekusi rasial dan diskriminasi termasuk penangkapan sejumlah mahasiswa dalam aksi demontrasi beberapa waktu lalu.
“Pansus Papua DPD RI dukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas Pemerintah sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM. Pansus Papua meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM membentuk Tim Kerja Bersama untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM di Papua,” pungkas Filep Wamafma. #duk
