PADEK.CO–Permasalahan pengangguran harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Pasalnya dari data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran Sumbar peringkat 8 besar nasional tertinggi dengan angka 5,94 persen.
Tingginya angka pengangguran, menyebabkan dampak negatif yang berlarut-larut, sehingga menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun tidak dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga prestasi ini pun menjadi semu, karena tidak berdampak positif kepada masyarakat.
Calon Anggota DPR RI Edriana dalam penilaiannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah se-Sumbar harus mencarikan solusi jitu untuk mengurangi angka pengangguran ini.
Bahkan yang lebih parahnya disampaikan Edriana, tingkat pengangguran tinggi malah dibarengi dengan harga kebutuhan pokok yang juga menjulang. Hal ini jualah yang membuat angka stunting di Ranah Minang merangkak naik.
Angka stunting di Sumbar yaitu 25,2% jauh melebihi angka stunting nasional yaitu 21%. Bahkan, ada empat daerah di Sumbar dengan angka stunting di atas 30%. Di samping masalah gizi, tentu masalah kebersihan atau kurangnya kesadaran akan hidup sehat juga menjadi penyebab tingginya angka stunting di Sumbar.
Hadirnya pemerintah sebut Edriana, berperan menyejahterakan masyarakat. Jika masyarakat tidak sejahtera dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah pengangguran, hal ini menandakan roda pemerintahan berjalan dengan kurang baik karena tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama kaum muda yang jumlahnya sangat tinggi di Sumbar.
“Nah perlu langkah jitu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran. Seperti memberdayakan UMKM, membantu UMKM tumbuh dan berkembang, memaksimalkan potensi di sektor pertanian, serta langkah lainnya,” katanya
Menurut Edriana, kebijakan pemerintah ramah terhadap dunia usaha seperti memudahkan investor mengurus izin usaha, memberantas pungutan liar (pungli) dan pemberian insentif pajak, tentu berujung pada terbukanya lapangan pekerjaan.
Selain itu, juga ketersediaan infrastruktur yang memadai, akses yang mudah dijangkau, serta pembebasan lahan yang mudah, juga menjadi pendorong bagi investor tertarik untuk menjalankan dunia usaha.
Terkhusus kepada sektor UMKM, Edriana melihat kendala yang dihadapi hanyalah modal usaha dan pemasaran. Masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh modal usaha, untuk mengembangkan usaha mereka. Di samping itu, pembukaan kesempatan untuk pemasaran dan peningkatan masalah kemasan.
Ia mengusulkan agar ada sinergitas dan konektivitas antara pengusaha kaya dengan pelaku UMKM ini. Dalam artian, pengusaha kaya ini membimbing dan bila mampu berikan modal usaha kepada pelaku UMKM, supaya bisa naik kelas.
Semisal satu pengusaha kaya membimbing lima pelaku UMKM. Bimbingan yang diberikan itu pun juga tak hanya sekadar bimbingan asal jadi, tapi bagaimana pengusaha kaya ini menjadi tempat mengadu, memberikan pelatihan mengenai kemasan yang menarik dan masalah utama kerja sama masalah pemasaran. Hal ini semua bisa terjadi bila terjalin komunikasi yg intensif dengan pola kemitraan pengusaha kaya dengan pelaku UMKM. Tak ada sekat yang membatasi di antara mereka.
Modal usaha tanpa jaminan bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan. Sehingga pelaku UMKM ini bisa lebih leluasa dalam menjalankan usaha, karena agunan atau jaminan sesuatu yang sulit untuk mereka adakan. Bunga yang ringan juga akan sangat membantu mereka, karena mereka tidak terbebani dengan memikirkan masalah cicilan dengan bunga yang tinggi.
“Kemungkinan pelaku UMKM sulit mengajukan pinjaman ke bank, karena mereka tak memiliki agunan atau jaminan, serta beban bunga yang tinggi. Selain itu juga tak ada bimbingan yang komprehensif dalam menjalankan usaha mereka,” ucapnya.
Untuk membangun sinergitas dan konektivitas ini ungkap Edriana, harus ada fasilitator yang disegani dan memiliki jaringan bisnis yang luwes. Fasilitator bisa dari gubernur, bupati, wali kota, Anggota DPR, maupun jaringan pengusaha.
“Nah jika hal ini sudah berjalan. Saya yakin dan percaya UMKM bisa naik kelas, lapangan kerja terbuka lebar, ekonomi semakin menggeliat dan masyarakat pun semakin sejahtera,” jelasnya.
Fokus perhatian lainnya yang harus menjadi perhatian adalah di sektor pertanian. Karena sebut Edriana, merupakan andalan Sumatera Barat selama ini yang menjadi penopang roda perekonomian.
Dari catatan Bank Indonesia, sudah satu dekade sektor pertanian ini babak belur. Permasalahan tersebut perlu didiskusikan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Agar bisa menemukan formula yang tepat untuk membuat perekonomian pertanian tumbuh.
Petani milenial yang dahulu menjadi nilai jual program gubernur dan wakil gubernuh harap kembali digerakkan untuk mengatasi masalah pengangguran terutama di kalangan anak-anak muda. Pengadaan pupuk murah bersubsidi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjamin kelancarannya. Karena, masyarakat Sumbar mengandalkan kehidupannya dari sektor pertanian.
“Sektor pertanian di Sumbar ini perlu jadi perhatian. Kondisi ini jangan dianggap biasa-biasa saja, harus perlu segera dicari solusi konkret mengatasinya. Menurut analisa Bank Indonesia, kalau ekonomi Sumbar mau bertahan, maka pertaniannya harus tumbuh perbaikan minimal di angka 70%,” pungkasnya. (r)
