PADEK.CO–Indonesia menempati posisi ke-2 terbanyak kasus tuberculosis setelah India dan diikuti oleh China di posisi ketiga. Berdasarkan Global TB Report 2023, di Indonesia terdapat 1.060.000 kasus TBC.
“Indonesia masih menempati posisi ke-2 terbanyak kasus TBC. TBC di Indonesia tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi orang yang memiliki imunitas rendah seperti anak dan lansia yang memiliki penyakit penyerta/komorbid,” ungkap Kabid P2P Dinkes Padang, dr Gentina, saat ekspose kegiatan investigasi TB di Kota Padang oleh konsorsium komunitas PB-STPI (Pena Bulu-Stop TB Partnership Indonesia), Rabu (29/11/2023).
TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini seringkali menunjukkan gejala yang umum seperti penyakit lainnya sehingga orang dapat terinfeksi tanpa menyadarinya. Karena itu, penting untuk mengenali tanda dan gejala TBC.
Gejala utama TBC, batuk terus-menerus (berdahak maupun tidak berdahak). Gejala yang lainnya, demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun.
“Ketika batuk terkadang dahak bercampur darah, nafsu makan yang menurun dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Dengan mengenali gejala dan tanda TBC, kita dapat segera mencari pengobatan dan mencegah penyebaran penyakit ke orang lain,” jelas dr Gentina.
Meski TB menjadi penyakit masif yang mematikan, politik anggaran Pemerintah Daerah masih sangat rendah. “Di Kota Padang, Dinkes dianggarkan dalam APBD Rp28 juta untuk TB ini selama satu tahun. Jika tadi ditanyakan berapa idealnya, saya kira sebanyak APBD Kota Padang (lk Rp2 Triliunan),” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mengakselerasi untuk mengeliminasi TB dari 30 provinsinya.
“Untuk mewujudkan Indonesia bebas penyakit TBC, tentu butuh kerja dan sinergitas bersama, baik dari eksekutif, legislatif, komunitas, organisasi masyarakat, dan media massa,” ujar Manager SR Penabulu-STPI Sumbar, Dedi Abdul Kadir.
Hal ini sesuai dengan strategi Sub Recipient (SR) Penabulu-STPI dalam upaya meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan komunitas terdampak TBC dalam mempengaruhi pemerintah daerah mengeliminasi TBC melalui pendekatan multi sektor.
Dedi Abdul Kadir mengatakan, kegiatan ini merupakan pertemuan untuk membahas analisa situasi TBC, perkembangan jejaring District-Based Public Private-Mix (DPPM) dan kaitannya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait TBC.
”Keterlibatan ini penting untuk mendorong munculnya kebijakan dan dukungan pemangku kepentingan dalam eliminasi
TBC di daerah. Salah satu komponen pemersatu pemerintah daerah dalam menanggulangi TBC adalah adanya indikator SPM kesehatan yang mencantumkan isu TBC,” jelas Dedi.
Dikatakannya, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 59/2021 tentang Penerapan SPM sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan tugas sesuai amanat Perpres 67/2021.
Permendagri 59/2021 meminta Pemda memprioritaskan TBC sebagai salah satu jenis pelayanan dasar. Tertulis bahwa pelayanan kesehatan orang terduga TBC menjadi salah satu indikator SPM kesehatan di kabupaten dan kota.
Lebih lanjut, penemuan kasus menjadi kewajiban minimal pemda yang harus dicapai 100%. Dalam tahapan penerapan SPM diketahui bahwa perlu adanya kerangka anggaran TBC yang jelas dan wajar atas kinerja jumlah yang akan dilayani.
Abdul menyampaikan, tujuan kegiatan itu yakni mendorong kesadaran menyebarkan informasi positif kepada publik serta masyarakat luas tentang TBC dan
bagaimana keterlibatan para pihak sangat dibutuhkan untuk dapat eliminasi TBC.
”Lalu mendorong peningkatan dan penemuan kasus secara aktif, serta dalam proses pencatatan dan pelaporannya di
layanan kesehatan pemerintah sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data kasus TB,” ujar Dedi, sembari menyebut dari 800 kasus yang dientri ke SITB hanya 295 kasus yang terbaca oleh sistem. (hsn)
