Imbau Jangan Ikut-ikutan Trump
Indonesia tidak hanya sekadar mengecam klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem. Pemerintah juga menggalang dukungan internasional agar tidak ikut mengamini langkah Trump. Sehingga, tekanan terhadap AS untuk mencabut kebijakannya juga semakin besar.
Menlu Retno Marsudi menuturkan, pemerintah Indonesia sudah berupaya mencegah Trump untuk menyampaikan deklarasi itu. Menurut Retno, sampai tiga jam menjelang pengumuman tersebut, dia masih berkomunikasi dengan Secretary Tillerson (Rex Tillerson, Menlu AS) yang saat itu berada di Brussels (Belgia).
”Saya sampaikan kembali posisi keras Indonesia dan juga saya sampaikan harapan, apakah masih ada peluang untuk tidak melakukan itu (deklarasi),” terang Retno di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (8/12). Namun, saat itu Tillerson menyatakan bahwa presidennya sudah mengambil keputusan.
Selain itu, Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara besar, terutama negara anggota Uni Eropa untuk tidak mengamini kebijakan Trump. Retno menuturkan, dia menelepon menlu-menlu negara anggota Uni Eropa untuk membahas persoalan Jerusalem.
”Saya sampaikan pesan dan harapan, negara-negara lain tidak mengikuti rencana Amerika untuk memindahkan kedutaannya ke Jerusalem,” lanjut diplomat 54 tahun yang kemarin memilih mengenakan serban putih motif persegi di lehernya.
Hingga Kamis (7/12) malam, tuturnya, respons para menlu negara Uni Eropa masih positif. Begitu pula saat menerima kunjungan Presiden Tunisia kemarin, Pesiden Joko widodo kembali menyampaikan bahwa negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus bersatu. Tujuannya satu, yakni menyampaikan pesan yang keras untuk AS untuk tidak mengusik Jerusalem.
Sehari sebelumnya, dia sudah memanggil Dubes AS Joseph R Donovan untuk menyampaikan langsung sikap Indonesia. Dalam pertemuan di sela agenda Bali Democracy Forum (BDF) di ICE BSD Tangerang itu, Retno menampaikan posisi Indonesia atas klaim Trump. ”Kita tegas menyampaikan, dan pihak Amerika menyampaikan kembali isi pidato Presiden Trump,” tambahnya. Donovan juga berjanji menyampaikan pesan Indonesia ke Washington.
Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan jadi sasaran kemarahan terhadap kebijakan Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Ratusan masa dari Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama (IPNU), Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, serta jaringan aktivis kampus dan alumni 212 terlihat memadati seberang jalan depan Kedubes AS di siang yang terik.
Bendera merah putih dan Palestina dikibarkan bersama spanduk penolakan terhadap kebijakan Trump yang kontroversial itu. Misalnya Say No to Trump, NU mengutuk Amerika Serikat dan Israel atas pengambilalihan Kota Jerusalem, dan usir Dubes Amerika dari Indonesia.
Aksi damai yang dijaga ratusan polisi itu sempat diwarnai dengan pembakaran ban yang dengan segera dipadamkan petugas kepolisian. Polisi juga terlihat menyiapkan tiga mobil water cannon dan kawat berduri. Lalu lintas di sekitar aksi tidak terlalu macet. Sedangkan tampak dari luar, masih ada pekerja yang sedang memperbaiki gedung kedubes AS di selatan Monumen Nasional itu.
Ketua Umum IPNU Asep Irfan Mujahid mengungkapkan mereka sebenarnya ingin agar ada perwakilan dari Kedubes AS yang keluar dan memberikan pernyataan. Tapi, hingga sore menjelang tidak juga ada yang datang. Karena aksi itu sejak semula diniatkan untuk damai, mereka pun tidak memaksakan lebih jauh lagi. ”Kita menyatukan langkah pada hari ini untuk melakukan aksi dan protes besar-besaran. Tidak hanya hari ini di sini tapi di kota lain juga,” ujar dia di sela-sela aksi.
Dia juga menuntut Presiden Joko Widodo lebih serius untuk mengecam tindakan Trump. Misalnya, memulangkan Dubes AS ke negaranya bila AS tetap bersikukuh mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. ”Kita minta pemerintah meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Amerika. Harus tegas Jokowi kalau usir, usir sekalian,” tegas dia.
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa krisis di Jerusalem itu bisa berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia. Dikhawatirkan harga minyak dunia bisa terkerek naik bila konflik benar-benar terjadi.
”Kalau terjadi konflik lebih besar lagi, pasti terjadi lagi harga minyak naik, atau perdagangan menurun. Pasti ada efek tidak langsung kemudian,” ujar JK usai memberikan penghargaan Paramakarya di Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin (8/12).
Pagi harinya, JK bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman AL Thani di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 09.00. Pada pertemuan itu juga dibahas rencana pertemuan OKI yang digelar dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tersebut. ”Ya tentu semua menyesalkan (pernyataan Presiden Trump, red) itu mengutuk itu,” ungkap JK.
Sementara itu, dari New York, Indonesia juga menggunakan jalur di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi Indonesia menjadi Wakil Ketua di Biro Komite Palestina PBB. Sesuai mandat Resolusi SMU PBB 3376, komite yang terdiri atas 50 negara anggota dan peninjau itu bertujuan untuk terus menggalang dukungan negara-negara anggota PBB bagi perjuangan bangsa Palestina.
Wakil Tetap RI New York Dubes Triansyah Djani menegaskan, tindakan Amerika Serikat yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB itu semakin memperkeruh perdamaian di Timur Tengah. Bahkan, dapat mengguncang stabilitas keamanan dunia.
”Pengakuan sepihak AS atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel harus dikecam dan ditolak, karena bertentangan dengan komitmen dunia bagi penyelesaian damai konflik Israel-Palestina,” kata Watapri New York Dubes Triansyah Djani dalam keterangan resmi yang diterima koran ini semalam.
Dia menyampaikan pernyataan itu juga pada pertemuan khusus Komite Palestina PBB membahas langkah Amerika Serikat tersebut, di New York, Kamis (7/12) waktu setempat. Selain Indonesia ada Namibia, Kuba, Nikaragua, Afghanistan, Malta, dan Kuba yang menjadi wakil ketua atau anggota Biro Komite Palestina PBB. Sedangkan ketuanya adalah Sinegal.
”Komite Palestina PBB menganggap bahwa keputusan Amerikat Serikat tersebut berdampak luas pada keamanan kawasan dan dunia,” tambah dia masih dalam siaran resminya. PTRI New York yang mendapatkan arahan dari Kemenlu terus menggalang dukungan agar anggota DK PBB untuk segera membahas keputusan Amerika Serikat tersebut. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
