Citra Nama Wisata Kepri Dipertaruhkan
Citra sektor wisata Kepri sedang dipertaruhkan. Hal itu dikarenakan batalnya turis Tiongkok masuk ke Tanjungpinang akibat persoalan keimigrasian di bandara internasional.
TANJUNGPINANGPOS – wisman hendak dijemput dari Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang ke Tiongkok, pesawat Citilink yang dapat carteran membawa turis itu tidak diperkenankan terbang dengan alasan keimigrasian.
Beragam pendapat muncul akibat persoalan ini. Apalagi, ada sekitar 7.000 turis Tiongkok yang akan masuk ke Tanjungpinang sesuai kontrak selama dua tahun (2016-2017). Namun, baru sekitar 533 orang turis masuk ke Tanjungpinang tahun 2016 dan akan dilanjutkan tahun ini, sudah muncul persoalan hingga pesawat Citilink batal menjemput turis itu, Rabu (12/7) lalu.
Pesawat carteran Citilink ini sudah tiba di Bandara RHF Tanjungpinang, Selasa (11/7) sore dan rencananya berangkat ke Tiongkok, Rabu (12/7) untuk menjemput turis dari sana. Karena tidak diberi izin, maka pesawat ini kembali lagi ke Jakarta, Kamis (13/7) kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kepri, Buralimar mengatakan, persoalan dibatalkannya pelayanan rute Tanjungpinang-Tiongkok saat ini oleh Kantor Imigrasi pasti akan mempengaruhi dampak jumlah kunjungan wisman internasional ke Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang.
”Pasti, sedikit banyak akan mempengaruhi citra Kepri di mata internasional,” ujar Buralimar yang juga tidak menampik menyesalkan hal itu. Hanya saja, di Provinsi Kepri tidak hanya Bandara RHF yang unggul dan sesungguhnya sudah unggul sampai level internasional. Melainkan sudah ada juga Bandara Hang Nadim Batam yang berstatus bandara internasional.
Untuk tidak mengurangi rasa hormat pemerintah terhadap persoalan itu, maka ia berinisiatif akan memfasilitasi ke depan sambil menyusun konsep RHF bisa melakukan pendaratan internasional, nanti turis yang turun di Batam akan difasilitasi serta diberikan kemudahan untuk berkunjung ke Tanjungpinang dan Bintan.
”Memang kota Batam bandaranya soal fasilitas lebih siap dan semuanya tersedia,” ucap mantan Kadis BPMD Kepri tersebut.
”Solusi kita ke mereka ke depan, turun lewat Batam, tapi mereka juga dibuat rute wisata ke Tanjungpinang dan Bintan, maka ini sama saja,” timpalnya. Sementara Rudi Chua anggota DPRD Kepri, sangat menyayangkan hal itu. Ia menuturkan, soal level bandara tersebut harus internasional, dari Dulu, RHF tersebut sudah berstatus bandara internasional.
Maka kalau sudah demikian, kalau tidak tersedia Custom, Imigration, Quarantine atau CIQ maka sangat tidak masuk akal. Atas dibatalkannya tujuan wisman rute Tanjungpinang-Tiongkok ini, bukan tidak mungkin sangat berpengaruh terhadap citra buruk Kepri di mata internasional. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Mei 2017 terjadi penurunan kedatangan wisman ke Kepri. Wisman ke Kepri yang masuk Mei 2017 sekitar 51.279 orang. Sedangkan total wisman yang masuk ke Kepri Januari-Mei 2017 sekitar 799.714 orang.
Sementara target Kementerian Pariwisata RI untuk Kepri tahun 2017 adalah mendatangkan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta jiwa. Apalagi, Kepri merupakan pintu masuk turis terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Bali,
Belum lagi Kepri sudah ditetapkan Menteri Pariwisata RI Arif Yahya menjadi Pintu Gerbang Utama Wisata Bahari Indonesia dengan harapan bisa menambah kedatangan wisman ke Indonesia yang ditargetkan sekitar 15 juta jiwa tahun 2017 ini.
Terkesan Dipaksakan
Akhirnya pukul 12.00 WIB, maskapai Citilink Boing A320 yang tiba di Bandara Internasional Raja Haji Fisabillilah (RHF) Tanjungpinang Selasa (11/7) kemarin, kembali lagi ke Jakarta, Kamis (13/7) sekitar pukul 12.00 kemarin.
Pesawat carteran yang hendak mengangkut calon penumpang dari salah satu provinsi di Tiongkok itu gagal terbang lantaran belum mendapatkan izin resmi dari Dirjen Imigrasi KemenkumHAM RI. Dihubungi media ini, Kepala Bidang Imigrasi Kantor Wilayah KemenkumHAM Kepri Rustarto, menuturkan MenkumHAM memang harus memprioritaskan aksesnya via Bandara Hang Nadim Batam.
”Bandara RHF ini memang sudah bertaraf internasional, tetapi belum disetujui sama MenkumHAM. Kalau yang perdana kemarin itu masih bantuan personel dari Batam,” jelasnya. Dari Batam saat ini, personel sangat terbatas, bahkan yang disiapkan pemerintah pun saat ini semuanya masih sedang menjalani pendidikan. Tapi ketentuan bersama untuk masalah rute internasional ke RHF ini belum dapat izin dari MenkumHAM,” tambahnya.
”Mungkin ke depan tidak lagi ke RHF, tapi bisa jadi ke Batam. Kalau yang mengalihkan bukan wewenang kami, tugas kami paling memberitahukan bahwa pendaratan Citilink saat ini harus di Batam sesuai perintah Dirjen,” jelasnya. Informasi yang dihimpun, pendaratan perdana turis asal Tiongkok belum lama ini di Bandara RHF dianggap memaksakan kehendak pemerintah Tanjungpinang dan Bintan.
Pelayanan waktu itu sebetulnya belum siap 100 persen. Mengingat, beberapa personel Imigrasi dari Bandara Hang Nadim Batam diminta turun tangan melayani turis Tiongkok tujuan wisata ke Pulau Bintan. Sementara dari sisi penyediaan kualitas dan kapasitas Bandara belum mendukung. Pemerintah dan pihak bandara terkesan memaksa asalkan dapat keuntungan dari kunjungan wisman asal Tiongkok itu.
