Sistem Pembayaran – Pascapenerapan GPN, Bank Jangan Kenakan Biaya Transaksi yang Memberatkan
Jakarta – Bank Indonesia (BI) meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berkonsep integrasi untuk mencipatakan sistem pembayaran dalam negeri yang saling terhubung (interkoneksi) dan saling dapat dioperasikan di berbagai mesin (interoperabilitas), serta diproses di industri domestik.
GPN diharapkan dapat mendorong efisiensi infrastruktur teknologi perbankan. Dalam sambutannya di Jakarta, Senin (4/12), Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, menyatakan implementasi GPN diharapkan dapat menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen secara domestik.
Fasilitas itu juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Tak hanya itu, BI ingin GPN bisa meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.
“Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-Commerce,” ujar Agus saat peluncuran GPN.
Untuk mencapai sasaran itu, bank sentral menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/ PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Agus menjelaskan kebijakan itu diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat.
Dengan demikian, biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. “Implementasi GPN diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari bilateral antarpihak menjadi tersentralisasi di GPN.
Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank mana pun dengan instrumen dan kanal pembayaran apa pun (any bank, any instrument, any channel),” jelasnya.
Hemat Operasional
Sementara itu, Menkeu memperingatkan industri perbankan tidak mengenakan biaya transaksi yang memberatkan pascaimplementasi GPN. Dia menceritakan penyaluran belanja pemerintah untuk transfer daerah maupun bantuan sosial ke sekitar 30 ribu satuan kerja di Indonesia selama ini juga terkena beban biaya administrasi maupun transaksi oleh perbankan.
Dengan adanya sistem integrasi saling terhubung (interkonekasi) dan multi-operasi sistem (interoperabilitas) dalam GPN, perbankan seharusnya dapat menghemat biaya investasi dan operasional, sehingga tidak perlu mengenakan biaya administrasi maupun transaksi yang memberatkan.
mad/Ant/E-10
