Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi didampingi Wagub Hj Nurhajizah Marpaung Jumat (26/05) menjelaskan, Sumut Paten menjadi yel-yel di era pemerintahan yang dipimpinnya ( beritasore/suef)
MEDAN ( Berita ) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menjawab sejumlah kritik yang dilontarkan kalangan legislatif terkait yel-yel “Sumut Paten”.
Menurut Erry, kritik yang dilontarkan berbagai kalangan, menjadi cambuk juga motivasi bagi dirinya dan kalangan SKPD Pemprov Sumut agar terus berbenah serta bekerja keras membangun provinsi ini.
Erry kepada wartawan, Minggu [28/05] , menjelaskan bahwa semua provinsi di Indonesia masing-masing memiliki yel-yel begitu juga dengan Sumut. “Bahkan di tingkat kabupaten/kota juga ada yel-yel seperti itu. Ada yel-yel Bahasa daerah,” kata Tengku Erry sembari menyebutkan jargon beberapa wilayah di Indonesia.
Sehingga menurut dia tidak peru dipersoalkan dari kalimat “Sumut Paten” dan untuk mempopulerkan tagline tersebut tidak perlu pula sampai menggunakan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana dilontarkan beberapa kalangan.
Gubernur didampingi Wagub Hj Nurhajizah Marpaung juga Jumat (26/05) menjelaskan, Sumut Paten yang menjadi yel-yel di era pemerintahan yang dipimpinnya, tidak hanya sekedar tagline namun telah menunjukkan sejumlah keberhasilan. Kalimat itu menurutnya dibutuhkan untuk memotivasi kalangan SKPD jajaran Pemprov Sumut untuk terus bergiat.
Sedikitnya, kata Erry ada 15 indikasi prestasi yang sudah diraih Pemprov Sumut saat ini, antara lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut terus melaju selama dua tahun terakhir. Di tahun 2016 APBD Sumut bertambah menjadi Rp 10 triliun, sedangkan di 2017 terus meningkat menjadi Rp 13 triliun. “Ini merupakan suatu keberhasilan, karena sejak Indonesia merdeka tidak pernah APBD Sumut tembus di angka Rp10 triliun,” kata Erry.
Dari perolehan keuangan Provinsi Sumut juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. Juga keuangan daerah yang sehat karena tidak ada lagi hutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya membelenggu pemerintah.
Pemprov Sumut terus berbenah pada sektor pembangunan dan berjuang memenuhi kebutuhan daya listrik bagi masyarakatnya. “Mudah-mudahan saat ini tidak ada lagi keluhan warga Sumut dengan seringnya terjadi pemadaman listrik, karena daya listrik kita sudah tercukupi. Kecuali kalau memang ada, sesekali karea ada kerusakan,” paparnya.
Seperti diketahui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyetujui pengiriman kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 240 Megawatt buat memenuhi kebutuhan listrik di Sumut dan telah bersandar di dermaga PLTGU, Belawan sejak Minggu (21/5).
Selain itu pemerintah juga telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla berkapasitas 3 x 110 MW, yang terletak di Tapanuli Utara. “Ini semua diperkirakan mampu mengatasi persoalan mati lampu yang sudah dialami sejak 34 tahun lalu,” ujar Erry.
Realisasi pembangunan jalan tol juga merupakan indikasi keberhasilan, meskipun merupakan proyek yang dikucurkan pemerintah pusat. Namun menurut Erry peran pemerintah daerah juga cukup dominan dalam proses awal pembangunan tersebut, seperti penyelesaian pembebasan lahan serta penetapan lokasi jalan tol.
Menurut Erry realisasi pembangunan jalan tol merupakan suatu prestasi yang luar biasa, apalagi infrastruktur yang terbangun seiring dengan munculnya geliat wisata Danau Toba Parapat itu merupakan jalan terpanjang di Indonesia.
Sumut Paten juga terus bergerak cepat bahkan provinsi ini menjadi provinsi pertama yang menerima source code aplikasi e-government yang mencakup beberapa aplikasi, di antaranya e-musrenbang, e-budgeting, e-project planning, e-delivery, e-payment, e-controlling, e-performance dan e-SDM.
Penerapan e-government kata Gubernur akan menjadi bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memantau tata pemerintahan dan keuangan Sumut.
Untuk bidang pendidikan Pemprov Sumut juga memberlakukan sistem elektronik dalam hal penerimaan siswa baru khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga tidak ada lagi persoalan yang bertentangan dengan hukum berupa pungutan liar (pungli).
Selanjutnya kebijakan paling kontroversial ‘Sumut Paten’ adalah keberhasilan menghilangkan tradisi ‘uang ketok’ di lembaga Legislatif khususnya pada saat pengesahan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban APBD.
Gubernur mengajak semua pihak termasuk DPRD untuk terus bekerjasama dalam mengisi pembangunan, sebab kata dia kemampuan Pemprov Sumut dalam melakukan pengawasan hasil pembangunan ini sangat terbatas.
Gubernur menambahkan, Sumut sebagai provinsi yang luas dan diisi dengan beragam suku dan budaya, agama tentu memiliki dinamika yang sangat tinggi. “Tentulah mengurus Sumut ini sangat rumit dibandingkan mengurusi daerah yang Homogen. Oleh karena itu kita harus menghadapi dengan kepala dan hati yang dingin setiap persoalan-persoalan yang ada,” ujar Erry.
Untuk menjawab beragam persoalan tersebut, lanjutnya, mutlak diperlukan sinergitas dan kemitraan yang baik dari berbagai pihak agar keutuhan NKRI senantiasa terbalut dengan Kebhinekaan yang utuh. “Jadi kalau provinsi ini dianggap buruk di berbagai bidang kita semua akan malu dan mendapat ejekan. Bukan hanya gubernur yang malu, karena Sumut bukan milik saya sendiri,” ucapnya.(suef)
