Demokrasi adalah pilihan sistem politik bangsa yang harus dihormati sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita bersama bagaimana menjalankan pilihan ideologi tersebut agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018.
“Ideologi negara yang merujuk pada nilai moral dan etika, menghormati nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia serta memberikan kemanfaatan demi kepentingan umum,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, beberapa tahapan telah dilalui oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan reformasi politik. Diantaranya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan.
“Melalui empat kali amandemen UUD 1945 dalam periode 1999 sampai 2002, kita telah mengubah sistem ketatanegaraan kita. Kita menambah lembaga negara dan MPR yang awalnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara seperti yang lainnya dengan pertimbangan untuk memperkuat check and balances,” ucap Presiden.
Sistem kepartaian juga berubah menjadi sistem multi-partai, yaitu sistem banyak partai yang dikombinasikan dengan pemilihan secara langsung. Baik pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Kebebasan politik warga negara juga semakin dijamin, kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berorganisasi,” kata Kepala Negara.
Namun yang membuat situasi saat ini semakin dinamis adalah hadirnya teknologi informasi yang berkembang pesat. Teknologi yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya, membuat pemimpin lebih mudah mendengar suara rakyatnya, membuat interaksi sosial menjadi lebih mudah dan cepat.
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa sebagai media tanpa redaksi, media sosial juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan, seperti menyampaikan berita bohong, hoaks, menghujat, mencela, dan menjelekkan.
Bahkan media sosial juga digunakan untuk mengumbar kebencian yang justru membawa keresahan di masyarakat, yang sebenarnya terjadi hampir di semua negara tidak hanya di Indonesia.
Presiden memperkirakan hampir semua pemimpin negara pernah terkejut dengan pemberitaan di media sosial. Seperti berita tentang puluhan tentara Tiongkok yang masuk melalui bandara Soekarno-Hatta, namun setelah dicek, hal itu tidak ada dan tidak benar.
“Lalu ada 41 kasus kejahatan kepada ulama, ternyata tak benar. Hanya 3 kasus namun sekarang sudah ditangani,” kata Presiden.
Presiden merasakan berita-berita bohong itu sengaja dibuat untuk memperkeruh suasana. Oleh karenanya, berita-berita bohong seperti ini harus dicegah dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Untuk itu saya minta kepada Kapolri tindak tegas pelakunya,” tutur Presiden.
Melihat kondisi seperti ini, Presiden mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan dengan cukup baik di Tanah Air ini masih perlu diperbaiki. “Upaya mendewasakan kehidupan berpolitik harus terus dilakukan. Reformasi politik tidak cukup hanya sampai pada dimensi sistem ketatanegaraan, tidak pula hanya sebatas proses pemilu yang jujur dan adil,” kata Kepala Negara.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Ingatkan Junjung Tinggi Adat Ketimuran Meski Beda Pendapat
Ketika memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 10 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengingatkan dua hal yang perlu diperhatikan dalam berpolitik.
“Pertama, kita harus terus membangun kedewasaan berpolitik, etika, tatakrama dan keadaban berpolitik. Kedua, kita harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat, lebih memakmurkan rakyat,” kata Kepala Negara.
“Dua hal tersebut merupakan agenda penting dalam pembangunan politik kita,” ucap Presiden.
Kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) harus menjunjung tinggi etika dan keadaban serta harus saling menghargai dan saling menghormati. Dan tidak saling mencemooh, melainkan saling adu ide, adu program dan adu gagasan.
“Berbeda pendapat itu biasa tapi harus menjunjung tinggi adat ketimuran serta sopan dan santun. Persatuan dan persaudaraan harus selalu diutamakan. Dan kita para politikus harus memberikan tauladan kepada masyarakat luas dan generasi muda kita,” tuturnya.
Menurut Presiden, demokrasi juga harus melahirkan watak keberpihakan terhadap rakyat, demokrasi harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efisiensi. Selain itu, demokrasi harus mendukung inovasi kebijakan bagi lompatan pembangunan nasional.
Semuanya itu dilaksanakan agar demokrasi dapat memenangkan kompetisi global, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak keluarga besar Partai Demokrat untuk bersama-sama kami menjalankan agenda bersama tersebut,” kata Presiden di akhir sambutannya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden RI keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono serta keluarga besar Partai Demokrat. Juga tampak hadir Wakil Presiden ke-11 Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Bukan Pemimpin Otoriter
Presiden Joko Widodo heran jika ada yang menyebut dirinya adalah pemimpin otoriter. Ia merasa dirinya merupakan seorang demokrat dan bukan otoriter.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu, 10 Maret 2018.
“Kalau tidak salah di bulan Agustus 2017 lalu di medsos disampaikan saya adalah pemimpin otoriter. Saya heran saja, saya ini nggak ada potongan sama sekali. Penampilan saya juga tak sangar, saya selalu tersenyum. Saya bukan pemimpin otoriter karena saya seorang demokrat,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan bahwa ciri-ciri demokrat itu menghargai pendapat orang lain dan menghargai segala perbedaan.
“Kurang lebih saya memenuhi kriteria-kriteria itu. Artinya saya dan Pak SBY beda-beda tipis. Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu, Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi bedanya tipis sekali,” lanjutnya yang disambut tepuk tangan ribuan kader Partai Demokrat yang memenuhi ruangan.
Presiden Joko Widodo juga mengaku membutuhkan persiapan yang matang setiap diundang ke acara Partai Demokrat, terutama soal pakaian.
“Saya ingat saat saya hadir di Kongres PD keempat di Surabaya tahun 2015 saya menyampaikan kalau diundang ke PD siap-siapnya setengah hari. Terutama yang berkaitan dengan pakaian,” ujarnya.
Untuk urusan penampilan, Presiden Joko Widodo mengatakan ia masih jauh sekali jika dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sampai sekarang saya masih merasa jauh sekali dalam hal berpakaian dengan Pak SBY,” ungkapnya.
Hal itu juga yang Presiden rasakan hari ini saat diundang ke acara Rapimnas Partai Demokrat 2018.
“Dari subuh saya siap-siap, pakai jas yang mana, pakai dasi yang mana. Karena saya harus nebak-nebak Pak SBY pakai baju yang mana,” lanjutnya.
Tidak hanya dengan SBY, Presiden juga merasakan hal yang sama dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung SBY.
“Dengan Pak SBY belum selesai, sekarang harus menebak dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ini lebih sulit lagi. Sudah orangnya muda, ganteng, kalau berpakaian juga cling. Dengan saya lebih jauh lagi. Untuk itu kalau mau datang ke sini harus betul-betul rinci karena ada Pak SBY dan Mas AHY,” ungkapnya yang langsung disambut riuh tawa ribuan kader Partai Demokrat yang hadir.
