Menteri PPN/Bappenas Kuliah Umum di Unand
Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau Middle-Income Trap (MIT). Exercise Bappenas menunjukkan Indonesia mampu keluar dari MIT pada 2034 mendatang, dengan syarat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6,4 persen rata-rata (2016-2045).
Namun yang menjadi kendala serius saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun. Akar masalah dari penurunan itu yakni, produk domestik bruto (PDB) potensial Indonesia dari 2011-2015 juga terus menurun. Untuk itu, perlu adanya peningkatan PDB Potensial dan salah satu kuncinya adalah pembangunan infrastruktur.
Hal itu, dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, saat kuliah umum dengan tema Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Auditorium Universitas Andalas, Rabu (1/11) sore.
Meskipun stok infrastruktur rendah dan iklim investasi infrastruktur dari tahun 2008 hingga 2012 cenderung menurun, tak membuat semangat pemerintahan saat ini untuk fokus pada pembangunan infrastruktur karena hasil utama dari pembangunan infrastruktur itu, dapat melahirkan pertumbuhan ekonomi. ”Jika kita bandingkan dengan negara yang ada di Asean, Indonesia dalam segi infrastruktur berada di peringkat empat, di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand,” sebutnya.
Pembangunan infrastruktur, ditegaskan Bambang, salah satu faktor yang bisa dikendalikan secara langsung oleh pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo saat ini begitu getol dalam mendorong meratakan pembangunan. ”Jepang itu, bangun infrastruktur dulu baru mereka bisa menjadi negara maju, bukan terbalik, maju dulu baru bangun infrastruktur,” tegasnya.
Efek dari pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, disambung Bambang, akan meningkatkan produktivitas, terjadinya penurunan biaya input, terciptanya lapangan kerja hingga mendorong bergeraknya sektor lainnya. ”Dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya menyoal jalan dan bangunan, pembangunan infrastruktur juga mencakup pembangunan sanitasi dan air bersih, termasuk sumber daya manusia (SDM),” ulasnya.
Di sisi lain, diulas Bambang, ada tiga sektor unggulan yang menjadi skala prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK, yakni infrastruktur, manufaktur, dan pariwisata. ”Tiga program unggulan ini, harus menjadi acuan juga bagi pemerintah daerah, untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebelum ini semuanya menjadi prioritas sehingga APBN yang ribuan triliun di bagi-bagi ke beberapa sektor sehingga masing-masing sektor menjadi kecil dan dampaknya pembangunan infrastruktur kita tidak berjalan maksimal,” kata dia.
Sementara itu, Rektor Unand Tafdil Husni mengapresiasi kuliah umum yang diberikan oleh menteri Ppn/Bappenas di universitas yang ia pimpin. ”Ini merupakan kuliah umum yang bernilai tinggi kepada mahasiswa, semoga dengan mengikutinya, semua mahasiswa kita paham dan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menyonsong masa depan,” ulasnya.
Selain itu, Tafdil berpesan agar mahasiswa menyiapkan diri dan berkreativitas sebaik mungkin dalam memasuki dunia kerja di masa mendatang. ”Pemerintah telah menyiapkan dengan membangun infrastruktur karena itu aset jangka panjang, yang akan menikmatinya adalah mahasiswa sekalian sebagai generasi penerus,” ucapnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
