“Dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, fokus pada pembangunan infrastruktur yang juga membuka banyak lapangan kerja, kesempatan tumbuhnya UKM-UKM di daerah, dan investasi serta pemerataan pada warga kita.”
Hal di atas disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 17/2/2017).
Pemerintah sejak awal berkomitmen untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas utama. Tujuannya, untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa untuk membangun berbagai infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.
“Oleh sebab itu, saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP),” ujarnya.
Presiden menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Presiden berharap hal tersebut dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp 70 triliun.
“Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain,” ujarnya lebih lanjut.
Lebih lanjut, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain. Dengan demikian akan terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.
“Bangun lagi di tempat lain. Jangan yang sudah jadi dinikmati, dapat mingguan, bulanan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.
Presiden juga menegaskan, agar melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur. “Libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi. Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,’ tegas Presiden.
Selanjutnya, Presiden juga mengharapkan agar model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan.Bukan hanya proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi.
“Karena saya lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan, di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati. Sekali lagi kita harus keluar dari zona nyaman itu,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, telah ditetapkan pula Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU. Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.
PT Waskita Toll Road merupakan proyek pertama Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp 70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.
Dalam laporannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program PINA mendorong kekurangan ekuitas tersebut untuk dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. “Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” ucap Bambang.
