in

Investasi pada Substitusi Impor Mesti Digencarkan

Perlu upaya fiskal serta perbaikan perizinan, kepastian hukum, dan birokrasi agar investasi di industri substitusi impor dan berorientasi ekspor bisa melaju kencang.

JAKARTA – Upaya memperbaiki kinerja per­dagangan Indonesia, selain dilakukan dengan memacu ekspor, juga mesti dibarengi dengan pengendalian atau pembatasan impor. Terkait dengan pembatasan impor, agar supaya ke­bijakan tersebut berjalan efektif maka harus didukung dengan upaya serius mendorong in­vestasi pada industri substitusi impor.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Sekar Utami Setiastuti, mengemukakan kebijakan pembatasan barang impor yang dikeluarkan pemerintah untuk be­berapa komoditas beberapa waktu lalu merupa­kan kebijakan bagus. Namun, hal itu sebenarnya hanya seperti memasang plester pada luka be­sar, atau tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Sebab, lanjut dia, kalau mau benar-benar membatasi impor yang harus dilakukan adalah dengan mendorong industri substitusi impor yang kuat dan berkelanjutan. Dan, untuk itu di­butuhkan investasi yang besar.

“Padahal masalahnya, laju investasi juga belum membaik sampai saat ini. Maka, perlu upaya fiskal dan perbaikan perizinan, kepas­tian hukum, dan birokrasi yang memadai, agar investasi, terutama di industri substitusi impor dan berorientasi ekspor bisa melaju kencang,” papar dia, ketika dihubungi, Selasa (25/6).

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai kinerja perdagangan Indonesia belum meng­gembirakan. Meskipun neraca perdagangan pada Mei 2019 mencatatkan surplus 210 juta dollar AS namun secara kumulatif sepanjang Januari-Mei masih membukukan defisit 2,14 miliar dollar AS. Defisit itu dipicu impor mi­nyak dan gas (migas) yang tinggi.

Guna memperbaiki kinerja perdagangan itu, pemerintah antara lain mesti meningkatkan ki­nerja ekspor, terutama non-migas, dengan me­macu hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing global.

Menurut Sekar, surplus neraca perdagangan Mei lalu juga diikuti oleh penurunan impor ba­han baku dan penolong sebesar 7,82 persen dan kenaikan impor barang konsumsi sebesar 5,62 persen. “Membaik di Mei itu hanya angka relatif karena kalau trade deficit secara keselu­ruhan terjadi sejak akhir 2017, sudah dominan defisit. Itu kalau kita lihat tren pergerakannya. Waktu itu akhir 2017 harga minyak dunia sam­pai 80 dollar per barel. Depresiasi rupiah juga lemah banget,” papar dia.

Sedangkan Direktur Indef, Tauhid Ahmad, menyoroti fenomena impor bahan baku bu­lan lalu. Menurut dia, penurunan impor bahan baku dan penolong pada Mei adalah pertanda industri akan menghadapi kendala pada bebe­rapa bulan mendatang. Apalagi, impor barang konsumsi justru naik sehingga produksi dalam negeri akan semakin tertekan.

Kendala Infrastruktur

Dihubungi terpisah, peneliti Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan perbaikan infra­struktur yang dilakukan pemerintah dalam em­pat tahun terakhir belum maksimal mendukung kegiatan ekspor dan impor. “Dari segi logistik masih belum terbantu oleh infrastruktur yang dibangun selama empat tahun ini,” kata dia.

Menurut Andry, infrastruktur yang perlu dibangun untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor adalah infrastruktur yang meng­hubungkan satu sektor industri dengan sektor industri lainnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerin­tah untuk membangun pelabuhan dan tol laut guna mendukung kegiatan perdagangan di da­lam negeri. “Kalau kita memang negara mari­tim, memang itu yang kita perlukan,” tutur dia.

Selain itu, Andry menilai masih ada dua kendala infrastruktur yang dapat memengaruhi kegiatan ekspor dan impor, yakni infrastruk­tur dasar dan infrastruktur pasar. Infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang menjadi dasar untuk dilakukannya kegiatan produksi, seperti harga energi dan harga tenaga kerja.

Dia menjelaskan berbagai faktor produksi di dalam negeri tersebut perlu lebih difokuskan. Sebab, ketika faktor produksi semakin kom­petitif dan bahan baku semakin murah, maka investor akan semakin tertarik untuk berin­vestasi di dalam negeri.

Sedangkan infrastruktur pasar, menurut Andry, masih cukup susah mengingat kondisi global yang saat ini tidak lagi menitikberatkan pembangunan kerja sama regional, tetapi kerja sama bilateral. Untuk itu, Andry menekankan perlunya memperbanyak kerja sama dengan negara lain guna mendukung kegiatan ekspor dan impor. YK/Ant/WP

What do you think?

Written by Julliana Elora

Bicara di KTT ke-13 BIMP-EAGA Bangkok, Ingatkan Potensi Maritim Harus Terus Ditingkatkan

Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin yakin MK tolak gugatan sengketa pilpres