Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2017 memunculkan fenomena baru. Meski angka korupsi menjelang pemungutan suara tak pernah surut, gaungnya masih kalah dibandingkan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi di Pilkada 2017.
Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan, sepanjang 2016 masyarakat sudah diperlihatkan upaya KPK melakukan penindakan atas sejumlah kepala daerah terduga korupsi. Yang paling baru adalah OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini.
”Melihat deretan nama kepala daerah yang diciduk KPK, sesungguhnya bahaya laten yang mengancam kita saat ini masih tetap korupsi,” kata Lucius.
Mestinya, respons atas ancaman terhadap bahaya tersebut adalah sebuah langkah antisipatif agar ke depan kasus korupsi kepala daerah tidak terjadi lagi. Langkah antisipatif itu, pertama dan terutama, harus dilakukan sejak dini melalui proses pemilihan kepala daerah.
Namun, dia menyayangkan, ketika hajatan Pilkada 2017 kian dekat dan tahapannya sedang dalam masa kampanye, isu korupsi pejabat atau isu pemimpin bersih dan berintegritas tidak cukup kuat dalam kampanye. Track record kandidat kepala daerah juga demikian. Justru isu-isu soal SARA yang mencuat dan menyita energi. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
