Sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat di Pulau Jawa dan Nusa Tengga terdampak kekeringan. Mereka memerlukan bantuan air bersih.
JAKARTA – Kekeringan dan krisis air mulai terjadi, khususnya di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di dua pulau ini terdapat sekitar105 kabupaten/kota, 715 kecamatan, dan 2.726 kelurahan/desa yang mengalami kekeringan.
“Sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat terdampak kekeringan sehingga memerlukan bantuan air bersih. Kekeringan juga menyebabkan 56.334 hektare (ha) lahan pertanian kering, dan 18.516 ha lahan pertanian gagal panen,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Jumat (8/9).
Ia memaparkan, berdasarkan sebaran wilayahnya, kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa yang tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota sehingga memberikan dampak kekurangan air pada 1,41 juta jiwa atau 404.212 KK.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.
Di Provinsi DI Yogyakarta, kekeringan melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Di 10 kecamatan ini ada 32 desa yang terdampak kekeringan. Pemerintah telah memberikan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Di Jawa Barat kekeringan melanda 496 desa di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota sehingga berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk.
“Delapan kepala daerah kabupaten/kota telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan, yaitu Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya,” ujar Sutopo.
Hal sama juga terjadi di Jawa Timur. Di Jatim, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota.
Sementara di Nusa Tenggara Barat, kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
Di samping itu, sembilan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan mengalami darurat kekeringan. Hal itu menyusul sumber-sumber mata air mulai mengering.
Sembilan kabupaten di NTT yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.
Sedangkan kekeringan dan dampaknya di Provinsi Banten, dan Bali masih dilakukan pendataan. “BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) memperkirakan kekeringan masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2017 mendatang,” kata Sutopo.
Produksi Terancam
Kepala Bidang Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Banten, Yuntani, mengatakan seluas 7.000 ha sawah di Kabupaten Lebak, sejak dua bulan terakhir mengalami kekeringan sehingga mengancam produksi pangan.
Lahan yang mengalami kekeringan itu terjadi di 28 kecamatan. Kebanyakan persawahan yang kekeringan masuk kategori sawah tadah hujan karena tidak memiliki jaringan irigasi.
Pemerintah daerah kini mengoptimalkan pasukan Brigade Alsintan (alat produksi pertanian) untuk menyelamatkan tanaman padi yang mengalami kekeringan. Saat ini, Brigade Alsintan Kabupaten Lebak mengerahkan sebanyak 20 pompa dan siap menyalurkan bantuan di daerah kekeringan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY, telah mengeluarkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku dari 28 Agustus hingga 28 Oktober 2017.
Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Gusdi Hartono, di Kulon Progo, mengatakan status siaga darurat bencana kekeringan didasarkan pada prakiraan BMKG bahwa sejak Agustus hingga Oktober, hujan jauh di bawah normal.
Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kulon Progo, Hepi Eko Nugroho, menambahkan upaya mengurangi dampak kekeringan dilakukan dengan mengirim tangki air ke desa-desa yang kekeringan.
Sementara itu, untuk mengatasai krisis air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang berencana membangun sumur bor di sejumlah titik “Pengadaan sumur bor itu sudah diusulkan ke BNPB, di Jakarta, dan diharap bisa segera disetujui untuk segera dibangun,” kata Kepala BBBD Kota Kupang, Ade Manafe. eko/Ant/E-3
