tanjungpinangpos. Masyarakat Kecamatan Bunguran Batubi sudah pasrah dengan kondisi jembatan penyeberangan di Kecamatan menuju pusat Kabupaten yang sudah rusak parah. Lantai jembatan salah satu jembatan penghubung ke wilayah kecamatan Bunguran Batubi Ambruk. Akibat kerusakan jembatan tersebut membuat kendaran tidak bisa melintas. Bahkan dua unit mobil mini bus dan truk terjebak di sungai lantaran nekad melintas.
Saat ini jembatan kayu yang menghubungkan akses Kecamatan sudah tidak bisa Digunakan. Namun harus menyusuri aliran sungai yang rawan ancaman buaya. Jalan lintas kecamatan menuju kecamatan Bunguran Batubi terdapat empat jembatan penghubung dengan kondisi rusak parah. Bahkan tiga jembatan sudah dibangun jalan alternatif dan tahun ini akan dibangun rangka baja dengan anggaran Provinsi.
Sementara satu jembatan lagi masih difungsikan namun kondisinya cukup berbahaya jika digunakan. “Jadi kami di sini lagi gotong royong untuk mengganti kayu lantai yang ambruk. Sebab gara-gara lantai ambruk satu unit mobil Avanza nekad melintas di jalan sungai dan mogok,” kata Erwin di lokasi, jembatan penghubung tersebut adalah akses satu – satunya yang dilalui masyarakat untuk menuju pusat Kabupaten di Ranai. Dan usianya sudah sekitar 20 tahun Wajar saja konstruksinya sudah rusak. Selama ini belum ada perbaikan jembatan dari kayu menjadi jembatan beton.
“Selama ini sering bantuan dari masyarakat untuk mengganti papan lantai jembatan yang ambruk. Tapi kan konstruksi nya tidak tahan lama. Apalagi aliran sungai sering kebanjiran Selama perbaikan puluhan kendaraan harus antri. Termasuk kendaraan perusahaan pengaspalan juga harus antri. “Tadi kami gotong royong bersama masyarakat untuk perbaiki jembatan agar bisa lewati. Kalau untuk truk besarbisa lewat dari bawah. Menyikapi hal ini Ketua Komisi II DPRD Natuna Yohanis mengatakan, pihaknya akan mendesak pemerintah agar perbaikan jembatan tersebut dibangun dengan anggaran APBD Natuna tahun 2018.
Menurutnya jika melihat kondisi jembatan anggaran yang diperlukan tidak begitu besar sehingga tidak harus dianggarkan oleh Provinsi maupun pusat. “Kalau melihat kondisi jembatan, dengan anggaran daerah saja mampu. Kami akan panggil dinas Perkim untuk membahas masalah ini Kasian kan masyarakat sekitar itu jalan utama soalnya,” ungkap Yohanis.
