Presiden Joko Widodo kembali ditagih untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Jokowi diingatkan agar tidak mengulangi kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengungkap kasus tersebut.
“SBY sudah 10 tahun, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dalam kasus Munir. Jangan sampai Jokowi mengulangi hal yang sama,” ujar Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Rabu (25/3/2015).
Isnur mengatakan, kegagalan pemerintah dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir sebenarnya menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Menurut Isnur, institusi penegak hukum dinilai tak mampu berbuat banyak pada kasus-kasus yang terkait kepentingan tertentu.
Ia mengatakan, pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah sebuah pertaruhan besar bagi Jokowi. Selama ini, menurut Isnur, dalam sidang-sidang internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terus-menerus ditagih untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap. Salah satunya ialah kasus pembunuhan Munir.
“Jangan sampai Jokowi mempermalukan diri sendiri di mata dunia. Di tiap sidang universal periodical review (sidang tinjauan periodik) PBB, Inonesia selalu ditanya, ‘kok tidak bisa mengungkap kasus-kasus ini,’” kata Isnur.
Sosok Munir, sebagai pejuang hak asasi manusia, sudah banyak dikenal masyarakat. Tokoh kelahiran Malang, Jawa Timur, ini dikenal aktif membela mereka yang dianggap tertindas. Kehidupan Munir berakhir tragis karena meninggal dunia setelah dibunuh dengan cara diracun dalam perjalanan di dalam pesawat udara ke Amsterdam, Belanda, pada 2004 silam.
Meski Pollycarpus Budihari Prijanto, pilot dalam penebangan tersebut, telah divonis bersalah atas kematian Munir, para pegiat HAM menduga ada keterlibatan pihak-pihak lain yang menjadi otak dan pelaksana pembunuhan.
