Diposkan pada: 24 Feb 2017 ; 1027 Views Kategori: Berita
Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rakornas BKPM Tahun 2017, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2) petang. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintah agar berhati-hati kalau investor membatalkan investasinya di suatu tempat. Jika itu terjadi, bukan berarti investasi itu batal tapi pindah ke negara lain.
“Jadi kita rugi dua kali, rugi karena tidak ada investasi, dan rugi karena negara tetangga yang dapat investasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakornas) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2017, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2) petang.
Jika investasi tidak jadi masuk, menurut Presiden, ada beberapa hal yang harus jadi perhatian. “Bisa jadi kita kalah cepat dan baik pelayanannya, lebih rendah return-nya, dan negara lain lebih baik dari kita,” tutur Presiden.
Karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada investor yang mau menanamkan modalnya.
Menurut Presiden, kita makin teerperosok kalau investor memilih negara lain, karena persepsi terhadap kita akan jelek. “Jadi hati-hati kalau melayani investor, kalau masih amplop-amplopan, masih dipersulit, masih diperes-peres enggak akan ada invstor masuk, ya duitnya segitu saja,” tutur Presiden Jokowi.
Padahal, lanjut Presiden, investasi sekaran sangat dibutuhkan negara kita karena ekspor sekarang sangat sulit. Ia menyebutkan, semua negara ngerem impor karena pertumbuhan ekonominya pada turun. Karena itu, Presiden mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat dalam melayani investor. Siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat.
Terkait hal ini, Presiden Jokowi mengingatkan kemudahan dalam proses perizinan. Meskipun sudah banyak dipangkas, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, untuk terus menyederhanakan perizinan. “Peraturan-peraturan yang menghambat dihapus saja, enggak usah dikaji-dikaji, enggak akan selesai,” tuturnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala BKPM Thomas Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. (AS/JAY/ES)
